Memperjuangkan Akses Kesehatan di Timur Indonesia
·waktu baca 9 menit
Dari Jakarta ke Ambon, dokter Stefanus Cahyo Wicaksono meninggalkan kenyamanan ibu kota demi mengabdi sebagai dokter urologi pertama di Maluku. Ajakan dosennya untuk ikut membantu pemerataan pelayanan kesehatan membuatnya mantap berangkat, meski sang ibu sempat khawatir dengan situasi Maluku yang pernah dilanda kerusuhan.
Bermodal nekat usai lulus sebagai dokter spesialis urologi dari Universitas Indonesia pada 2021, Cahyo terbang ke Ambon di tengah pandemi COVID-19. Saat itu ia sebenarnya belum punya banyak bekal untuk memulai hidup di kota baru.
Begitu tiba di Ambon, Cahyo langsung mempresentasikan rencana pengembangan layanan urologi yang sebelumnya tak pernah ada di RSUP dr. Johannes Leimena. Gayung bersambut, Cahyo mendapat dukungan penuh, termasuk tempat tinggal gratis.
“Kemudian ya syukurlah karena niatnya baik, ketemu orang-orang baik, jadi bisa dikasih rumah kos gratis. Sebenarnya ada saja [bantuan], karena nggak ada uang sama sekali. Karena guru saya juga bilang dulu, ‘Kalau niatan baik, pasti ada yang nolongin,’” kata Cahyo kepada kumparan.
Dalam satu tahun pertama bertugas sebagai dokter spesialis urologi, ia sudah menangani sekitar 700 pasien. Jumlah itu menggambarkan besarnya kebutuhan layanan yang selama ini tidak terpenuhi.
Dengan 70 persen wilayah Maluku berupa laut, akses pasien dari pulau-pulau lain menuju Ambon tidak mudah. Sementara di seluruh provinsi hanya ada Cahyo seorang urolog.
“Kalau menghitung sekarang ini, satu tahun itu ada 700 operasi. Dulu pernah dihitung sama rumah sakit. Satu tahun 700 operasi. Jadi satu tahun itu 365 hari, aku ngerjain 700 operasi. Tahun berikutnya sudah nggak menghitung lagi, karena sudah terlalu sering,” ujar Cahyo.
Sebelum Cahyo hadir di provinsi yang kerap dijuluki Seribu Pulau itu, layanan urologi hanya tersedia lewat bakti sosial dokter-dokter asal Belanda yang datang dua kali dalam setahun. Namun pandemi COVID-19 menghentikan bakti sosial tersebut sehingga pasien yang membutuhkan tindakan urologi terpaksa menunggu berbulan-bulan.
“Bisa bayangin enggak, waktu itu sudah 76 tahun Indonesia merdeka, tahun 2021, urolognya [cuma] saya,” kata Cahyo.
Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia (AFKNI) Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam berpandangan, masalah pemerataan dokter spesialis hingga pelosok negeri memang belum tuntas. Meski jumlah dokter bertambah, distribusi dan kesiapan fasilitas di daerah masih menjadi kendala.
“Produksi banyak juga mesti dipikirkan mengenai distribusinya. Di satu sisi bicara soal distribusi, maka kita juga harus pikirkan kesiapan rumah sakitnya. Tapi kalau sekarang kalau di hilir dibangun-bangun rumah sakit, disiapin alat, tapi tidak ada pendanaan untuk bagaimana dokter ini bisa sekolah, ya akhirnya nggak nyambung juga,” kata Ari.
Ketertarikan Cahyo pada bidang urologi bermula sejak ibunya mengidap sakit batu ginjal dan harus menjalani beberapa kali operasi. Dari situlah ia tertarik pada urologi, bidang yang kala itu masih jarang digeluti dokter di Indonesia.
Sebelum menempuh pendidikan spesialis, Cahyo sudah lebih dulu menapaki rentetan jalur pengabdian. Setelah lulus dokter umum pada 2012, ia menjalani program internship selama setahun di Jawa Barat. Kemudian bekerja di rumah sakit swasta dan Rumah Sakit Polri.
Pada 2014–2015, ia mendapat penugasan sebagai dokter pegawai tidak tetap [PTT] di Teluk Bintuni, Papua Barat. Pengalaman itu memupuk tekad Cahyo membantu mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia.
Ia kemudian mendaftar beasiswa LPDP dengan menulis esai tentang biaya cuci darah di tahun 2014 sekitar Rp1 juta per tindakan. Menurutnya, mendidik dokter urologi akan lebih efisien mencegah sekitar 6 persen kasus gagal ginjal akibat batu ginjal.
Lulus dari UI, Cahyo menunaikan janji kepada diri sendiri dan almarhum orang tuanya untuk mengabdi di Indonesia timur.
“Jadi karena dulu saya sudah janji mau ngabdi ke timur [Indonesia]. Kebetulan waktu itu di tahun 2021, pemerintah—waktu itu presidennya Pak Jokowi—meresmikan Rumah Sakit Umum Johanes Leimena ini,” ujar Cahyo.
Sebaran Dokter Tak Merata di Timur Indonesia
Melihat kondisi Ambon yang kekurangan dokter spesialis, terutama di bidang urologi, Cahyo merasa perlu melakukan sesuatu. Saat pertama kali datang ke sana, ia cukup sedih karena penyebaran dokter yang tidak merata.
Banyak wilayah di Maluku, terutama pulau-pulau kecil, yang tidak punya akses ke layanan spesialis. Cahyo kemudian menghubungi beberapa dokter umum yang merupakan PNS di daerah lain, seperti Pulau Serang, Pulau Buru, Kepulauan Kei, dan Tual untuk difasilitasi melanjutkan pendidikan spesialis.
“Jadi sudah langsung saya minta bantuan guru saya dan syukurlah dibantu di UI buat diterima,” ucapnya.
Ia berharap ke depannya tidak lagi menjadi pejuang tunggal dalam penanganan urologi. Apalagi, Cahyo banyak menemui cerita pasien yang harus menempuh perjalanan panjang karena keterbatasan dokter.
Sebagai ibu kota provinsi, Ambon punya rumah sakit rujukan terbesar di Maluku. Namun, bagi pasien dari pulau-pulau sekitar, butuh waktu sekitar 8 sampai 12 jam, bahkan dua atau tiga hari lewat jalur laut untuk berobat.
“Dan itu mereka kadang lihat ombak juga. Kalau ombaknya tinggi, mereka nggak bisa melaut. Jadi kalau misalnya orang ibu hamil, sudah harusnya lahiran, dan nggak bisa nih lahiran, karena nggak ada dokter kandungannya di daerahnya. Terus dia harus dikirim ke Ambon. Itu kan jadi masalah ya,” ucap dia.
Kondisi itu memang terjadi di banyak daerah sekitar Ambon, seperti Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala Puskesmas Tamher Timur, Husni Samiun, mengatakan akses transportasi dan jumlah dokter yang terbatas membuat banyak pasien terlambat mendapat penanganan.
Husni mencontohkan kasus seorang ibu hamil pada akhir Agustus lalu. Dari awal, pasien sudah disarankan melahirkan di rumah sakit. Namun karena biaya dan cuaca buruk, ia tetap bertahan di kampung hingga akhirnya dibawa ke Puskesmas Tamher Timur dalam kondisi lemah.
Saat ditangani, ketuban sudah pecah tetapi bayi tak kunjung keluar. Sang ibu pun kesulitan mengejan. Situasi ini berisiko karena puskesmas tidak memiliki dokter kandungan maupun fasilitas operasi sesar. Akhirnya, pasien harus dirujuk ke rumah sakit di kabupaten.
“Karena ini di dalamnya kita tidak tahu jangan sampai janin ini terlilit tali pusat atau kurangnya mengejan dari ibu yang bersangkutan, makanya tidak bisa menyebabkan anak itu dia keluar,” kata Husni.
Puskesmas Tamher Timur hanya memiliki satu dokter umum dan satu dokter gigi. Sementara dari sekitar 9 ribu penduduk di kecamatan itu, sebanyak 6.724 tercatat sebagai pasien puskesmas. Penyakit yang paling sering ditangani adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk, flu, dan maag.
Meski sebagian penyakit dapat ditangani di puskesmas, kasus ibu melahirkan yang berisiko tinggi atau penyakit darurat lainnya tetap harus dirujuk ke rumah sakit. Perjalanan rujukan dari puskesmas ke RSUD di kabupaten memakan waktu 6 hingga 7 jam melalui laut.
Puskesmas punya kapal khusus, tetapi ukurannya terlalu kecil digunakan saat cuaca ekstrem. Akibatnya, rujukan pasien ke rumah sakit sering harus menggunakan speedboat milik warga.
Biaya perjalanan dengan speedboat darurat ini pun sangat tinggi, mencapai sekitar Rp 7–8 juta dengan waktu tempuh 9 jam. Jika menggunakan kapal biasa, biaya perjalanan Rp 200–300 ribu, namun tidak bisa dipakai saat kondisi darurat.
Selain kendala transportasi, Husni berkata kapasitas Puskesmas Tamher Timur juga terbatas. Ruang bersalin hanya menampung dua pasien, sedangkan ruang perawatan umum memiliki enam tempat tidur—dua untuk anak dan empat untuk dewasa.
“Makanya [pasien] rawat sampai tiga hari, empat hari, kalau tidak ada perkembangan terkait dengan masalah kesehatannya itu kami rujuk lagi. Prosedur gitu,” kata Husni.
Rujukan biasanya diarahkan ke RSUD Bula atau RSUD Maren H. Noho Renuat Tual.
Selama 15 tahun menjadi kepala di Puskesmas Tamher Timur, peristiwa sulitnya pasien mencari akses kesehatan layak seolah menjadi makanan sehari-hari bagi Husni. Dia pun berharap agar pemerintah memperbanyak Puskesmas pembantu dan jumlah dokter untuk meringankan beban Puskesmas Tamher Timur
“Kami punya harapan ke depan, pustu-pustu (puskesmas pembantu) kami, bagian dari puskesmas ini, bisa diaktifkan dan tenaga kami juga diperbanyak. Sehingga kami bisa memutus (memangkas waktu tempuh pasien) di desa-desa yang terlalu jauh dari puskesmas,” ujar Husni.
Tak Cuma di Timur Indonesia
Pelayanan kesehatan yang sulit diakses malahan tak hanya terjadi di timur Indonesia. Warga Cikarang, Jawa Barat, Jamaluddin Akmal, menceritakan perjuangannya mencari rumah sakit untuk bapak mertuanya yang memiliki riwayat sesak napas dan didiagnosa gagal ginjal serta terinfeksi virus hepatitis B pada akhir Agustus 2025.
Jamaluddin membutuhkan ruang cuci darah khusus, namun RS swasta di Cikarang maupun Bekasi yang dihubungi tidak memiliki fasilitas tersebut.
Selama empat hari mertua Jamaluddin tak kunjung tertangani. Dia tetap berada di Cikarang dengan penanganan terbatas di IGD—hanya mendapatkan bantuan obat dan oksigen.
“Oksigennya pun sebenarnya sudah tidak sanggup buat orang tua yang sesak nafas itu,” kata Jamaluddin.
Akhirnya, berkat jaringan pribadi Jamaluddin, keluarga berhasil mendapatkan tempat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di sana, bapak mertuanya ditangani dengan ruangan khusus dan peralatan lengkap, termasuk inkubator.
Jamaluddin mengatakan perawatan sang ayah berlangsung sekitar dua minggu dengan cuci darah hampir dua hari sekali. Dia berpandangan, pengalaman ini menunjukkan beberapa RS swasta kurang inisiatif dalam membantu pasien menemukan fasilitas yang tersedia.
Dia berharap rumah sakit lebih proaktif dan peduli terhadap pasien, terutama mereka yang membutuhkan perawatan khusus dan tidak memiliki jaringan atau akses untuk mencari rumah sakit. Menurutnya, proses pencarian yang memakan waktu bisa berisiko bagi pasien jika tidak segera ditangani.
“Pihak rumah sakit itu [harus] lebih aware, lebih inisiatif mencari membantu pasien itu. Ada di mana rumah sakit-rumah sakit yang tersedia, ruangan khusus. Masa iya pasien juga yang harus mencarinya,” tutur Jamaluddin.
Rencana Perkuat RS dan Perbanyak Dokter Spesialis
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Akhir Agustus lalu, Prabowo menginstruksikan pembangunan 500 rumah sakit di seluruh Indonesia selama empat tahun ke depan, dan pembukaan 30 Fakultas Kedokteran baru, juga 125 prodi dokter spesialis dan 23 prodi subspesialis.
Nantinya, tiap kabupaten di Indonesia—yang total berjumlah 514—ditargetkan memiliki rumah sakit sendiri agar layanan kesehatan tidak terpusat di Pulau Jawa.
Melalui program Quick Win, pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan 66 RSUD di daerah tertinggal menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C dengan kapasitas minimal 100 tempat tidur. Saat ini, sudah ada 22 RSUD yang mulai dibangun, 32 ditargetkan berjalan tahun ini, dan 34 lainnya tahun depan.
“Kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan, dan kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan tinggal di tempat paling terpencil.”
Indonesia saat ini memiliki sekitar 1.000 rumah sakit pemerintah dari total 3.200 rumah sakit di seluruh negeri, didukung 10 ribu puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Meski jumlahnya terlihat banyak, distribusi dokter, terutama dokter spesialis, masih menjadi tantangan besar.
Untuk itulah 500 RS pendidikan akan dibangun tersebar di seluruh provinsi sehingga pemerataan dokter spesialis tercapai. Nantinya, dokter umum di tiap daerah mendapat prioritas untuk menempuh pendidikan dokter spesialis di RS tersebut (hospital-based specialist).
“Orang (dokter umum) yang berasal dari daerah yang rumah sakitnya belum memiliki dokter spesialis, akan mendapatkan prioritas untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis,” tegas Budi.