kumparan
13 November 2019 15:39

Menag Bicara soal Peran Kiai dan Ustaz yang Tergerus Medsos

Menteri Agama Fachrul Razi bertindak sebagai khatib shalat Jumat di Istiqlal, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Menteri Agama Fachrul Razi bertindak sebagai khatib shalat Jumat di Istiqlal, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan Kementerian Agama akan fokus mengembangkan literasi keagamaan. Hal ini karena peran ulama dan ustaz yang mulai tergerus seiring berkembangnya era media sosial (medsos).
ADVERTISEMENT
“Intinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan gerakan literasi keagamaan di kalangan milenial agar mereka melek agama yang semuanya bertujuan penguatan keberagaman yang moderat,” ujar Fachrul dalam Rakornas Indonesia Maju di SICC, Sentul, Bogor, Rabu (13/11). Acara ini dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah.
Fachrul menilai, agama perlu dikembalikan pada peranannya sebagai panduan spiritualitas dan moral. Bukan sekadar aspek formal dan ritual semata.
Lebih jauh, perkembangan media sosial menurutnya menyebabkan pemahaman agama terdisrupsi. Masyarakat lebih banyak mencari tahu soal agama dari internet sehingga peran ustaz tergantikan.
Sebab, hampir setengah dari total masyarakat Indonesia menggunakan medsos untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Termasuk untuk mencari informasi tentang persoalan kehidupan, juga masalah agama.
ADVERTISEMENT
"Dengan fasilitas internet ini masyarakat cenderung menganggap otoritas agama seperti kiai, ustaz, guru agama yang tradisional, hanya sebagai pilihan alternatif belaka,” ujar mantan Wakil Panglima ABRI itu.
Menag Fachrul Razi, Rakornas
Menteri Agama Fachrul Razi menjadi pembicara dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Atas dasar itulah, menurut Fachrul, Kementerian Agama perlu mengarahkan masyarakat kepada pilihan yang memenuhi syariat agama. Namun, ia tetap membebaskan pilihan tersebut pada masing-masing individu, selama tidak melanggar aturan.
“Media sosial memberi mereka banyak pilihan pendapat. Namun, pemerintah dan otoritas formal wajib mengarahkan mereka kepada pilihan terbaik yang memenuhi syariat agama dan memberi manfaat terbesar bagi umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia,” bebernya.
Namun, lanjut dia, bila mereka memilih pilihan yang lain, tidak menjadi masalah besar. Paling tidak mereka menghargai pilihan berbeda.
"Serta sadar semua orang bebas menentukan pilihannya. Rambu-rambu terakhir adalah selama ia tidak melanggar hukum dan aturan perundang-undangan,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan