Menag Harap Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Haji dan Umrah Hari Ini

Menag Nasaruddin Umar saat menghadiri Hari Pahlawan di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Jatim, Kamis (14/11/2024). Foto: Kemenag RI

Kementerian Agama (Kemenag) masih menanti surat Keputusan Peraturan Presiden (Keppres/Perpres) yang mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 1446 H/2025 M.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap surat tersebut dapat keluar paling lambat hari ini. Sebab substansi yang mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 2025 sudah mulai berjalan.

“Mudah-mudahan hari ini (Perpres) sudah keluar. Jadi kita berharap ya. Karena substansinya kan sebetulnya sudah selesai semuanya, bahkan sebagian itu sudah jalan. Tapi formalitasnya memang kita harus ada, menunggu Perpres (Peraturan Presiden),” tutur Nasaruddin usai menghadiri Sarasehan Ulama NU, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3).

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH), dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati rata-rata biaya haji Tahun 2025 sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya ini mengalami penurunan sekitar Rp 4 juta pada tahun 2024. Saat itu biaya haji disepakati sebesar Rp 93.410.286.

Selain itu, Kemenag bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah telah menyepakati kuota haji Tahun 2025 sebanyak 221 ribu jemaah. Yang akan terbagi keberangkatannya melalui dua bandara Arab Saudi di antaranya: Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.

Sementara kuota petugas yang telah disepakati untuk Indonesia sebanyak 2.210 atau 1% dari kuota jemaah. Menag Nasaruddin Umar terus berupaya melobi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota petugas.

"Kita terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji Indonesia," ungkap Nasaruddin di Jeddah, Minggu (12/1).

Dia juga telah menyiapkan rencana untuk menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp14 triliun agar tidak berdampak pada pelayanan ibadah haji dan umrah.