Menag: Kita Selalu Ingin Ada Kuota Tambahan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jelang pulang haji 2023. Foto: Ahmad Romadoni/kumparan

Ibadah haji 2023 telah usai. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap tahun depan Indonesia bisa mendapat kuota tambahan bagi jemaah haji.

Tahun ini, Indonesia memberangkatkan sekitar 229 ribu jemaah haji. Dari jumlah itu, 8 ribu di antaranya adalah jemaah haji tambahan.

"Mudah-mudahan [ada kuota tambahan]. Kita selalu ingin ada kuota tambahan untuk memperpendek antrean haji. Saya sudah sampaikan itu, tapi kata Pak Menteri [Saudi] waktu itu, ya kita lihat dulu proses kuota penuhnya. Kalau memang kita bisa memenuhi, kita akan bicarakan belakangan," kata Gus Yaqut di Jeddah, Jumat (7/7).

Gus Yaqut menyebut, pemerintah Saudi saat ini sudah memberikan kuota haji bagi Indonesia sebanyak 221 ribu untuk tahun depan. Untuk ibadah haji tahun depan, kata Gus Yaqut, proses pembuatan visa akan dilakukan lebih cepat, sekitar dua bulan sebelum puncak haji berlangsung.

"Nah tahun depan, dua bulan sebelum closing date kita sudah tidak ada lagi proses pemvisaan. Nantinya dia akan berjalan lebih cepat prosesnya," jelasnya.

Jemaah haji berkumpul di Bukit Rahmah di dataran Arafah selama ibadah haji tahunan, di luar kota suci Makkah, Arab Saudi, Selasa (27/6/2023). Foto: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

Ia menyebut, pihaknya sudah mendiskusikan dengan sejumlah pihak pihak tentang hambatan, risiko, dan peluang yang mungkin didapatkan dari percepatan proses haji 2024. Salah satu hambatannya, menurut Gus Yaqut, adalah perbedaan kalender yang dianut: Saudi menggunakan kalender Hijriah, sedangkan Indonesia menggunakan kalender Masehi.

"Nah di siklus keuangannya berbeda. Nah ini yang menurut saya menjadi tantangan serius, bagaimana siklus keuangan ini yang kita punya harus menyesuaikan kalender Hijriah yang digunakan di sini (Saudi). Artinya, pembahasan terkait pelaksanaan haji harus dimulai sedini mungkin," ucap Gus Yaqut.

Gus Yaqut optimistis, ia bisa menyelesaikan laporan keuangan 60 hari pasca-haji. Namun ia meminta, setidaknya laporan itu sudah selesai dalam waktu sebulan.

"Jadi tidak usah tunggu dua bulan, satu bulan selesai laporan keuangan, kita laporkan ke DPR agar bisa mulai membahas haji tahun depan. Ini upaya-upaya yang kita lakukan agar antara tahun Hijriah dan Masehi ini bisa kita atasi," pungkasnya.