Menag soal Arahan Jokowi Larang Pejabat Bukber: Sebagai Anak Buah Kita Ikuti

Menteri Agama Gus Yaqut pimpin delegasi Amirul Hajj, Kamis (16/6/2022). Foto: Kemenag RI

Arahan Presiden Jokowi melarang menteri koordinator (menko), menteri, hingga kepala badan/lembaga pemerintah untuk menggelar buka puasa bersama (bukber) masih menuai pro dan kontra. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Presiden pasti punya pertimbangan matang.

"Itu bukan larangan tetapi arahan dari Presiden karena melihat kondisi situasi. Lah, kita sebagai anak buah, ya, pasti akan mengikuti, dong, arahan Presiden," kata Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3).

Ketum PBB sekaligus ahli hukum tata negara, Yusri Ihza Mahendra, menilai arahan tersebut bisa dipelesetkan dan Jokowi bisa dicap sebagai anti Islam. Menurut Gus Yaqut, Jokowi adalah orang yang sangat perhatian dengan umat Islam.

"Enggak, kok. Enggaklah. Presiden sangat concern terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," pungkasnya.

Sebelumnya, arahan yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu salah satunya mempertimbangkan kondisi Indonesia yang dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi.

Arahan Presiden Jokowi larang bukber. Foto: Dok. Istimewa

Namun, banyak pihak yang mengkritik arahan Jokowi itu. Pramono Anung kemudian menjelaskan bahwa arahan Jokowi itu hanya ditujukan kepada menteri koordinator (menko), menteri, hingga kepala badan/lembaga pemerintah.

"Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," kata Pram dalam keterangannya yang diunggah Youtube Sekretaris Presiden, Kamis (23/3).

Pram melanjutkan, arahan juga dikeluarkan karena pejabat pemerintah dan ASN sedang mendapat perhatian tajam dari masyarakat. Sehingga mereka diminta untuk berbuka puasa dengan pola yang sederhana.