Menag soal Dasco Dorong KPK Awasi Haji: Sudah Diminta

Menag Nasaruddin Umar saat menghadiri Hari Pahlawan di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, Jatim, Kamis (14/11/2024). Foto: Kemenag RI

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menanggapi permintaan Ketua Tim Pengawas Haji 2025 Sufmi Dasco Ahmad untuk melibatkan KPK dalam pengawasan haji.

Nasaruddin mengatakan, pengawasan tersebut sudah dilakukan sejak pertemuan bersama petinggi KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/11/2024) lalu.

“Kami sudah berlangsung, 3 hari setelah dilantik langsung ke KPK minta pendampingan,” kata Nasaruddin Umar kepada wartawan, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Selain pengawasan terhadap penyelenggaraan haji, Nasaruddin melanjutkan, nantinya para petugas haji juga akan diberikan pendampingan.

“Ya, termasuk (pendampingan),” kata Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.

Pendampingan tersebut, kata Nasaruddin, dalam bentuk pendidikan pencegahan antikorupsi, serta monitoring kepada petugas haji Kemenag yang tersebar di daerah-daerah.

“Maka itu kami mohon masalah pencegahan diberikan, kita kerja sama dengan bagus termasuk pendidikan, kemudian koordinasi, monitoring, dan supervisi pendampingan di daerah juga,” kata Nasaruddin kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

*Alasan Dasco Minta KPK Awasi Penyelenggara Ibadah Haji*

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025 Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan mengapa KPK harus terlibat dalam pengawasan pelaksanaan haji. Dasco khawatir dengan pelaksanaan haji dari tahun ke tahun yang kerap menimbulkan polemik.

“Ya memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki,” kata Dasco usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/1).

Dasco telah menjelaskan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat. Prabowo pun menyetujui usulan itu dan mendorong agar pelaksanaan haji ini diawasi aparat penegak hukum.

“Lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum,” kata Dasco.

“Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik,” pungkas dia.