Menag soal Pembentukan Pansus Angket Haji 2024: Kita Ikuti

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri acara Malam Apresiasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Makkah, Rabu (19/6/2024) malam. Foto: Salmah Muslimah/kumparan

DPR resmi membentuk Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 dalam sidang paripurna. Terkait itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyatakan akan mengikuti proses yang berjalan di DPR.

"Ya, kita ikuti saja. Itu, kan, proses yang dijamin oleh konstitusi, kan. Itu kita ikuti," kata Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7).

Ia mengatakan akan melaporkan semua proses haji kepada pansus apa adanya.

"Semua proses kita akan laporkan, kan. Proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan apa adanya," ujarnya.

Suasana sidang paripurna ke-21 masa sidang kelima tahun 2023-2024 di ruang sidang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Yaqut mengatakan belum akan melakukan evaluasi karena operasional haji masih berlangsung hingga tanggal 23 Juli mendatang. Namun, sejauh ini ia menilai pelaksanaan haji tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau saya, sih, lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan sana sini, ya, pasti, ya, kita ini manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kurang sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, dievaluasi bersama," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di kompleks parlemen, Selasa (28/5/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Pengesahan Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Cak Imin menanyakan kepada peserta sidang apakah pembentukan pansus angket haji dapat disetujui.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" tanya Cak Imin.

"Setuju," jawab peserta yang hadir.

Usulan pansus angket haji awalnya disampaikan anggota DPR Fraksi Golkar, John Kennedy Azis. Ia ingin DPR menyelidiki lebih lanjut soal penambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia yang malah dialihkan menjadi kuota haji plus.