Menag Tak Setuju Politik Praktis Jadi Bahan Ceramah: Pecah Belah Umat

Menteri Agama Lukman Hakim. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak setuju dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal penyisipan unsur politik ke dalam pengajian. Lukman menilai politik boleh disinggung dalam ceramah asalkan membangun, bukan merusak.

"Politik substantif itu misalnya yang isinya adalah terkait dengan penegakan keadilan dan kejujuran. Yang kedua, politik dalam pengertian praktis pragmatis. Ini yang harus dicegah, dibicarakan di rumah-rumah ibadah," kata Lukman Hakim di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Kamis (26/4).

Menurut Lukman, ketika politik pragmatis berupa aspirasi politik menjadi bagian dari ceramah, maka hal ini berpotensi memecah belah umat. Lukman mencontohkan politik pragmatis cenderung membicarakan aspirasi dan pendapat politik.

Hal itu, kata dia, bisa menimbulkan konflik karena masing-masing jemaah memiliki pandangan politik yang berbeda-beda.

"Ketika Anda mengatakan pilihlah si A jangan pilih si B. Pilihlah partai si B jangan partai, itu sudah politik praktis dan sudah akan membelah umat," katanya.

Lukman menjelaskan jenis politik yang diperbolehkan adalah yang substansial. Misalnya, terkait dengan penegakan keadilan dan kejujuran. Misalnya, pemenuhan hak-hak dasar manusia, perlindungan Hak Asasi Manusia.

"Lalu persamaan di depan hukum, mencegah kemungkaran, dan macam-macam. Yang hakekatnya itu adalah nilai-nilai universal dari ajaran agama," ucap Lukman Hakim Saifuddin.

Amien Rais saat memberi keterangan di rumahnya (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Namun, Lukman menilai mungkin yang disampaikan Amien adalah politik yang substantif. Ia meminta Amien untuk memperjelas jenis politik apa yang dimaksud.

"Mungkin yang dia (Amien) maksudkan, beliau maksudkan adalah politik dalam pengertian yang substantif tadi itu," ungkap Lukman Hakim.

Dia menyebut, jika yang dimaksud Amien adalah politik subsantif, maka itu perlu dan wajib disampaikan. Sebab, hal itu akan bermanfaat bagi kehidupan beragama.

"Karena politik substantif itu hakekatnya adalah nilai-nilai universal dari ajaran agama. Jangan berbohong, jangan menipu, jangan membunuh. Itu adalah politik substantif," tuturnya.