Menanti Calon Wapres Pengganti Gibran

Ketua MPR RI Ahmad Muzani ingin kekosongan jabatan wakil presiden segera diisi setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. MPR akan gaspol proses pemilihan wapres pengganti Gibran agar kekosongan jabatan tersebut tidak berlangsung terlalu lama.
Muzani mengatakan, MPR sebenarnya memiliki waktu 60 hari untuk memproses, tapi diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat.
"Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanggal 20 November, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," kata Muzani.
Hal itu disampaikan Muzani sebelum melaksanakan rapat gabungan persiapan pengisian posisi wakil presiden di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Prabowo nantinya diberikan waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
"Siapa nama dua calon Wakil Presiden, Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," jelas eks Sekjen Gerindra ini.
Muzani berharap seluruh proses pengisian jabatan wakil presiden dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat Indonesia. Ia juga menyebut berbagai pandangan dan masukan masyarakat menjadi bahan pertimbangan MPR dalam memperkaya praktik ketatanegaraan.
"Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR," pungkas Muzani.
Berdasarkan Pasal 46 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wapres terpilih pada Pilpres sebelumnya.
Bakal Bentuk Tim Verifikasi
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyiapkan 36 anggota untuk menjadi tim verifikasi. Tim itu akan memverifikasi dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mundur.
Pembentukan tim verifikasi tersebut merupakan hasil dari salah satu keputusan Rapat Gabungan (Ragab) MPR yang digelar hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang tersebut akan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” ungkap Muzani dalam konferensi usai ragab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Selain membentuk tim verifikasi, MPR juga memutuskan membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang.
Tim tersebut akan diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR dan beranggotakan perwakilan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok DPD.
“Yang keempat, rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh 3 Wakil Ketua MPR dalam unsur tim ad hoc tersebut, yang anggotanya dari semuanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD,” ujarnya.
Muzani menjelaskan, pembentukan kedua tim tersebut menjadi bagian dari tahapan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis, (12/11).
Rapur Pemilihan-Pelantikan Wapres Baru 2 Desember
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan rapat paripurna (rapur) untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden digelar pada Rabu (2/12) mendatang. Rapur tersebut akan mengagendakan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih.
Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR yang diikuti seluruh fraksi, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini," kata Ketua MPR Ahmad Muzani usai rapat.
Kirim Surat ke Prabowo
Selain menetapkan jadwal rapur, rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden.
"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," ujar Muzani.
Calon Bisa dari Mana Saja
Terkait mekanisme pengusulan dua nama calon Wakil Presiden, Muzani menyebut UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," jelasnya.
Saat ditanya mengenai ketentuan pertimbangan partai politik atau gabungan partai politik pengusung, Muzani mengatakan Presiden akan mempertimbangkan hal tersebut.
"Saya kira Presiden mempertimbangkan itu," ujarnya.
Muzani juga ditanya mengenai kemungkinan nama-nama yang berada di lingkungan DPR atau MPR masuk dalam daftar calon Wakil Presiden. Namun, dia belum bersedia memberikan komentar lebih jauh.
"Saya belum bisa komentar," jawab Muzani.
Prabowo Kumpulkan Parpol Koalisi
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Ketua Umum Partai Politik, Jumat (13/11/2026). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron.
"Benar," kata Herman saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).
Dihubungi secara terpisah, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) juga membenarkan agenda pertemuan tersebut. Dia tak menampik pertemuan itu juga akan membahas posisi wapres yang kosong.
"Benar," kata Zulhas saat dihubungi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pembicaraan dengan partai-partai koalisi untuk membahas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Yusril mengatakan, Prabowo telah menyampaikan kemungkinan berkonsultasi dengan partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, waktu pertemuan tersebut belum ditentukan.
“Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya.’ Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
PAN Usul Wapres Baru Kader Gerindra
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta partai politik koalisi menyiapkan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Para ketua umum partai diberi waktu satu minggu untuk membahas nama calon di internal masing-masing.
Hal itu disampaikan Zulhas usai menghadiri pertemuan para ketua umum partai politik dengan Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
“Dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua kan kalau PAN itu diserahkan kepada presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau,” kata Zulhas.
Zulhas menegaskan, PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok calon wakil presiden kepada Prabowo. Ia memastikan partainya tidak akan mengajukan kader untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
“Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, nggak ada,” ujarnya.
Meski demikian, Zulhas mengatakan Prabowo tetap memberikan kesempatan kepada partai-partai untuk mendiskusikan nama yang akan diusulkan.
“Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN nggak ada,” jelasnya.
Saat ditanya apakah calon wakil presiden nantinya akan berasal dari partai koalisi, Zulhas menyebut PAN cenderung mengusulkan sosok dari Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.
“Ya teman-teman, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” tuturnya.
Adapun pembahasan calon wakil presiden tersebut berlangsung setelah Gibran menyatakan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11). Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Prabowo Bakal Kumpulkan Parpol Koalisi Lagi
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengumpulkan para ketua umum partai politik pada pekan depan. Pertemuan itu akan melanjutkan pembahasan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Zulhas mengatakan, dalam waktu dekat ini, Prabowo akan menghadiri sejumlah agenda di dalam dan luar negeri. Sehingga, pertemuan baru dilaksanakan setelah rangkaian agenda tersebut rampung.
"Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit. Nah, pulang dari itu kita akan undang lagi satu minggu kemudian," kata Zulhas usai mengikuti pertemuan dengan para ketum parpol bersama Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11).
Zulhas bilang, dalam pertemuan pekan depan itu, para ketum parpol diminta untuk menyerahkan masing-masing usulan calon wakil presiden.
"Untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti yang diserahkan kepada beliau. Di minggu depan ya," ungkapnya.
Dalam pertemuan kali ini, menurut Zulhas, memang Prabowo meminta agar para parpol pengusungnya berdiskusi di masing-masing internal untuk mengusulkan nama-nama cawapres.
