Mendagri Beberkan Alur Penanganan Krisis Bencana Banjir Aceh-Sumatera
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mendata provinsi-provinsi yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat menangani bencana banjir dan longsor di Aceh-Sumatera.
Sebab ada beberapa daerah yang tidak mampu mengatasi bencana ini. Mereka adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
"Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi, semua bupati, wali kota, juga akan melakukan pendataan mana yang bisa ditangani oleh mereka, mana yang perlu di-backup oleh provinsi, mana yang perlu di-backup langsung oleh pemerintah pusat," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).
Tito menjelaskan, saat ini penanganan bencana di Sumatera masih berada pada tahap darurat krisis. Ia menyebut, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan proses evakuasi korban berjalan optimal.
"Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian dan lain-lain," ujarnya.
Setelah evakuasi, pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana. Perbaikan jembatan, jalan yang longsor hingga akses utama dilakukan secara paralel.
Tahap berikutnya, kata dia, adalah pemulihan hunian bagi warga terdampak.
"Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan di hunian sementara. Setelah itu baru hunian tetap," jelasnya.
Tito menambahkan, pemulihan fasilitas publik seperti gedung pemerintahan dan sarana olahraga juga akan menjadi prioritas setelah kebutuhan dasar warga terpenuhi.
"Sambil paralel dengan itu juga fasilitas-fasilitas publik lainnya yang penting dengan segala prioritas itu dikerjakan dulu, gedung perkantoran misalnya, gedung-gedung olahraga itu termasuk dalam prioritas berikutnya," kata Tito.
Mengenai masalah fiskal atau keuangan, Tito menyebut jika pada akhirnya tidak tercukupi, ada opsi menggunakan CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN.
"Kalau memang kapasitas fisikalnya enggak ada, kemudian tidak ada jalan lain, CSR, ya tentu kita akan mengajukan kepada pemerintah pusat agar itu bisa dikembalikan lagi, direnovasi," kata Tito.