Mendagri: Enggak Ada Hepeng, Pilkada Enggak Jalan

Plt Ketua KPU Mochamad Afifuddin memberikan sambiuta saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Convention Hall, Kota Medan, Selasa (9/7/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan

Mendagri Tito Karnavian bicara soal kesuksesan Pilkada 2024 tak lepas dari lancarnya anggaran yang disiapkan dan direalisasikan. Sebab, ini pertama kalinya dalam sejarah Pilkada dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Regale Convention Hall, Kota Medan, Sumut, Selasa (8/7).

"Ibarat [kata] orang Medan, enggak ada hepeng, [uang] enggak ada jalan. Hepeng, hepeng. Gini tuh kalau Korea lain lagi (gestur saranghaeyo)," kata Tito.

Dalam bahasa daerah Batak, hepeng adalah uang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Tito menjelaskan, Pilkada beda dengan Pilpres maupun Pileg. Terkait anggaran tak lagi seluruhnya dibebankan ke pemerintah pusat.

"Kalau APBN tak sulit karena mengatur satu orang, dirangkum semua yang minta diajukan Menkeu. Kemudian dibahas di Ratas lalu disampaikan ke Presiden, disetujui Langsung kemudian dibagikan (anggarannya)," ujar Tito.

"Kalau Pilkada anggaran APBD kita gedor satu-satu. Saya pengalaman 2020 di masa COVID, 270 daerah muter seluruh provinsi. Untuk meyakinkan uangnya jalan, sudah diserahkan," tuturnya.

Prosesnya panjang, dimulai dari penandatangan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara pemerintah pusat, Bawaslu, dan KPU Daerah, dan aparat.

Hal ini kemudian menjadi polemik karena tak semua daerah punya pendapatan yang mumpuni. Oleh karenanya, masih ada yang menggantungkan anggaran ke pemerintah pusat.

"Kemudian ke TNI Polri, diikat dalam NPH, disepakati angkanya, 40 persen saya sudah sampaikan surat agar dicairkan tahun kemarin. Karena ada daerah yang uangnya minim seperti Nias, daerah pemekaran baru dan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) rendah," tuturnya.

"Yang (daerah) baru andalin pemerintah pusat, uangnya sudah habis untuk belanja negara. Begitu ada biaya besar untuk Pilkada kita kelabakan. Makanya kita bagi dua, 40 persen 2022/2023 dan di 2024 60 persen," imbuh eks Kapolri itu.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Convention Hall, Kota Medan, Selasa (9/7/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan

Lalu persoalan makin mengemuka di tahun ini. Sebab pengajuan anggaran mandek tapi masa jabatan sejumlah kepala daerah habis.

"Tapi saya tahu ada yang jalankan ada yang tidak karena ada kepala daerah yang habis masa jabatannya. Yang habis di 2023 dilempar ke PJ tahun 2024. Bola panasnya untuk memenuhi anggaran itu terpaksa dikerjakan Pj dengan melihat turunan anggaran yang ada," tutup Tito.

Turut hadir Menteri Koordinator Polhukam Hadi Tjahjanto, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Verdianto, Pangkogabwilhan Laksdya Agus Hariadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian hingga sejumlah gubernur di Sumatera.