Mendagri Heran DPR Ingin Rumah Dinas Diganti Uang: Manfaatkan yang Ada
PerbesarMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi wacana pimpinan DPR yang ingin mengganti fasilitas rumah dinas, dengan sejumlah uang. Menurut Tjahjo, fasilitas berupa rumah dinas bagi anggota dewan merupakan bagian dari kewajiban negara.
Sebab, anggota DPR merupakan pejabat negara. Meski begitu, kata Tjahjo, jika mayoritas anggota DPR tak ingin menggunakan rumah dinas, maka jangan menyalahkan pemerintah.
“Sekarang kata DPR mayoritas tidak menggunakan rumah, ya jangan salahkan pemerintah. Terus minta lagi dibuatkan apartemen yang lebih. Rumah sudah ada kok. Tolonglah dimanfaatkan,“ kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).
Lebih lanjut, menurut Tjahjo, jika anggota dewan tidak menggunakan rumah dinasnya, maka harus dikembalikan ke negara. Jangan malah meminta pengganti berupa uang.
Perbesar“Soal bagi yang sudah punya rumah di Jakarta, ya kembalikan ke negara. Supaya ada yang merawat. Rumahnya ada, kok diminta uang. Bagaimana,” tegas mantan anggota DPR beberapa periode itu.
Maka dari itu, Tjahjo meminta, DPR sebaiknya memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Terlepas rumah dinas digunakan atau tidak, kata dia, anggota DPR jangan menuntut hal lain.
“Soal apakah DPR enggak mau pakai rumah (dinas), ya jangan menuntut yang lain dong. Tapi (manfaatkan) yang sudah ada, terus minta sesuatu lagi yang sudah ada mau diapain,” tutup Tjahjo.
Wacana itu dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang ingin pemerintah mencoret rumah dinas sebagai fasilitas kepada anggota DPR. Namun, Bamsoet, sapaanya, meminta agar fasilitas rumah itu diganti dengan tunjangan perumahan alias uang seperti anggota DPRD DKI.
"Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali. Jadi periode depan tidak perlu disediakan rumdis bagi anggota DPR, jadi dilakukan seperti Pemda DKI dengan diberikan uang pengganti tunjangan rumah dinas. Itu lebih efektif dan lebih murah, karena percuma juga, banyak anggota DPR yang enggak menempati rumdis," ucap Bamsoet, Selasa (24/4).
"Kita serahkan kepada pemerintah (besaran uangnya)," imbuh politikus Golkar itu.