Mendagri: Larangan Bukber untuk Pejabat dengan ASN, dengan Warga Tak Mampu Boleh
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi penjelasan soal larangan buka bersama di internal pemerintah yang diumumkan oleh Presiden Jokowi.
Tito mengatakan larangan itu berlaku jika dilakukan pejabat dengan ASN, sementara pejabat dengan masyarakat miskin atau yang membutuhkan itu dibolehkan.
"Saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman kepala daerah khusus untuk buka puasa yang dilarang, itu adalah kalau dilakukan oleh pejabat dengan pejabat yang lain, ASN-nya," ucap Tito di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3).
Mantan Kapolri itu khawatir jika bukber dilakukan pejabat dengan para ASN, akan menuai sorotan masyarakat di tengah ramai kasus flexing.
"Kenapa? Nanti bayangkan, nanti ada yang upload lagi makan, makan mewah, banyak, berlimpah, sementara di sisi lain masyarakat kita masih ada yang susah, itu juga bisa jadi masalah."
- Mendagri Tito
"Oleh karena itu dilarang untuk para pejabat dan ASN-nya Pemda, untuk konteks saya, itu meniadakan acara bukber, tapi yang boleh.... bukan berarti enggak boleh total, boleh dengan mengajak para masyarakat yang tidak mampu yang rentan," lanjutnya.
Dia menyebut bukber pejabat dengan anak yatim atau masyarakat miskin bisa dilakukan dua hal. Yaitu mengumpulkan mereka di pendopo atau menemui langsung tempat mereka tinggal.
"Tapi ya harus banyakan yang dhuafanya, jangan panitianya yang banyak," kata Tito.