Mendagri soal Penjarahan di Sibolga: Mereka Terisolir, Stok Kurang dan Lapar
·waktu baca 3 menit
PerbesarMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespons penjarahan yang dilakukan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Salah satunya yakni yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara.
Ia menilai, kondisi warga yang terisolir di lokasi bencana membuat mereka mengalami kelangkaan bahan pangan hingga akhirnya menjarah pertokoan.
"Terkait dengan penjarahan, ya, ini beberapa daerah yang terjadi, kebanyakan yang terekspos di daerah Sibolga. Karena memang banyak yang daerah yang terisolir tadi, dan nggak gampang untuk langsung melakukan dropping kepada mereka," ujar Tito kepada wartawan, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12).
"Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan," jelas dia.
Mantan Kapolri itu pun menyinggung permasalahan serupa pernah terjadi saat bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, pada 2018 lalu.
Pada hari ketiga bencana di Palu, kata dia, semua akses baik dari jalur darat, laut, hingga udara sudah lumpuh. Saat itu, Tito menyebut penjarahan pun terjadi.
"Kita sudah pernah ngalamin dulu di Palu itu hari ketiga terjadi penjarahan karena semua akses tertutup. Laut terkena tsunami, kemudian longsor di daratnya, dan kemudian udara juga towernya pecah waktu itu. Ya, ini waktu di Sulawesi Tengah," ucap dia.
"Dan hari ketiga sudah terjadi penjarahan, gudang-gudang maupun tempat-tempat makanan, toko, warung. Tapi, kemudian kita bisa atasi dengan cepat setelah logistik diberikan," imbuhnya.
Terkait dengan penjarahan di Sibolga, Tito pun menerangkan bahwa pemerintah pusat langsung turun tangan untuk menyalurkan kebutuhan pangan warga terdampak bencana.
"Tapi langsung Bapak Menko PMK Pak Pratikno langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung mengambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur. Sudah diatur, dropping-nya cukup," tutur Tito.
Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan pendataan daerah yang terisolir dan warga yang membutuhkan bantuan logistik.
"Sekarang lagi, kita lagi mencari lagi, daerah-daerah mana lagi yang terisolir, yang masyarakat memerlukan bantuan," terang dia.
"Kalau bisa darat, [lewat] darat. Kalau enggak bisa darat, [lewat] laut. Enggak bisa juga, lewat udara. Banyak yang dropping juga menggunakan udara. Termasuk yang enggak bisa di darat, yang di-dropping dari udara, kan sudah ada tekniknya," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menekankan bahwa stok pangan memang ada yang diperuntukkan dalam kondisi bencana. Akan tetapi, lanjut dia, sudah ada SOP yang diterapkan oleh Perum Bulog untuk menyalurkan stok pangan tersebut.
Ia menyebut, kepala daerah mesti mempertanggungjawabkan dengan menempuh proses administrasi sebelum penyaluran stok pangan.
"Berapa pun juga dikasih. Tapi juga kepala daerah harus mempertanggungjawabkan. Tapi prosedurnya harus melalui ada administrasi kepala daerah. Ini kan punya negara. Harus semuanya ada pertanggungjawaban," paparnya.
"Sehingga masyarakat diberikan pemahaman. Sudah dikeluarkan beras untuk apa, kepentingan bencana, dan selanjutnya diberikan kepada masyarakat," pungkas dia.
Sebelumnya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menyebut terjadi penjarahan di sejumlah ritel modern di Kota Sibolga yang kemudian berlanjut ke gudang Bulog di Sarudik Sibolga.
Pimpinan Cabang Bulog Sibolga telah meminta pengamanan dari TNI maupun polisi terkait situasi tersebut. Namun, massa lebih dulu datang sebelum personel pengamanan tambahan tiba.
Massa memaksa masuk dengan merobohkan pagar gerbang, merusak gembok gudang, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang. Aparat telah berupaya melakukan penghalauan namun massa tidak terkendali karena desakan kebutuhan pangan.
Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan pihaknya terus berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait agar distribusi bantuan dapat segera dipulihkan. Sehingga situasi dapat kembali kondusif.