Mendagri Soroti Keuangan Aceh: Masih Bergantung 'Pusat', Belum Kreatif

Mendagri Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah di Aceh. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti manajemen penggunaan keuangan daerah Aceh, yang dinilai belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Tito mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2022, Aceh menduduki peringkat kelima terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 5 juta, seharusnya anggaran tersebut bisa memberi dampak bagi masyarakat.

Dari jumlah APBA 2022 sebesar 16 triliun, 60 – 70 persen digunakan untuk belanja pegawai, sementara untuk kepentingan masyarakat hanya sekitar 20 persen. Harusnya, belanja pegawai lebih kecil dibanding dengan belanja modal untuk masyarakat.

“Untuk gaji pegawai dan tunjangan kinerjanya, ditambah lagi dengan belanja barang jasa, operasionalnya untuk pegawai lagi, beli peralatan untuk pegawai, mobil untuk pegawai, sementara untuk pembangunan masyarakat cuma 20 persen cuma,” katanya.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah atau Penjabat (Pj) se-Kabupaten/Kota di Aceh, Kamis (22/12) di gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Menurut Tito, manajemen keuangan daerah itu harus diselesaikan dengan baik antara Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten, bersama dengan DPRA/DPRK. Sejak 2008 – 2022 dana otsus yang telah diterima Aceh sekitar Rp 95 triliun lebih.

“Jangan sampai nanti uangnya setop hanya di tingkat elite pejabat, tidak turun ke rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menuturkan, Aceh saat ini masih bergantung pada pusat lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih kecil.

“Artinya belum ada terobosan kreatif. Kedua, komposisi anggaran belanjanya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, untuk rakyat cuma 20 persen itu pun kalau turun semua, kalau seandainya kepotong lagi. Dan itu harus ada perbaikan mismanajemen,” ucapnya.

Karena itu, sebut Tito, momentum perbaikan itu adalah ketika posisi kepala daerah sedang dijabat oleh Pj. Sebab, Pj tidak punya hambatan politik dan biaya kampanye sebelumnya.

“Pj bukan kader partai, dia dianggap netral. Kita ingin Pj sekarang memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memperbaiki manajemen,” katanya.

“Pj diharapkan jangan berpikir tiap bulan saya mau dapat berapa. Kita ingin Pj punya konsep untuk memperbaiki manajemen yang ada, terutama masalah pendapatan belanja tepat sasaran untuk rakyat,” tambahnya.