Mendagri Tegaskan Anggaran Retreat Kepala Daerah dari APBN

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (3/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat tentang Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Surat bertanggal 13 Februari 2025 itu mengatur anggaran retreat kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

"Bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari DIPA Kementerian Dalam Negeri," bunyi isi surat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto membenarkan isi surat tersebut.

"Betul," kata Bima kepada wartawan, Kamis (13/2).

Bima mengatakan pembekalan tersebut akan diambil dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

"Ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka," ucap dia.

Bima kemudian menjelaskan pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur daerah biasanya dilakukan dengan pola burden sharing atau pembagian antara kementerian dan pemerintah daerah.

Ia mengatakan selalu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran Pemda termasuk kepala daerah. Di satu sisi, juga ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas.

"Terkait dengan rencana pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah agar biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daerah karena memang sudah dianggarkan dari APBD dan juga sebagai realisasi dari APBD mereka," tandasnya.