Mendagri Tegur 10 Bupati dan Wali Kota yang Belum Bayar Insentif Nakes

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7/2021). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden/HO ANTARA

Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah terkait pemulihan ekonomi serta penanganan COVID-19 di daerah. Salah satunya realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (INNAKESDA).

Namun, ternyata masih banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda. Akhirnya, Mendagri Tito Karnavian melayangkan surat teguran.

"Kemarin Bapak Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya," ucap Stafsus Mendagri, Kastorius Sinaga, Selasa (31/8).

Sejumlah tenaga kesehatan berjalan bersiap memberikan suntikkan vaksin COVID-19 bagi warga di Pusat Jajanan Serba Ada di kawasan Pendurenan, Jakarta, Jumat (20/8/2021). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

"Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan Innakesdanya," imbuhnya.

Kastorius mengurai, kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran /2021 ini diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah.

Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para Kepala Daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda.

Bila Daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat.

"Bahkan di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4, di mana penyebaran COVID-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah," tuturnya.

‘Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu 'front liner' penanganan COVID-19 di daerah".

- Kastorius Sinaga

Berdasarkan data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran lnnakesda Tahun 2021, berikut rinciannya:

1. Kota Padang belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 50.958.566.195

2. Kota Bandar Lampung belum merealisasikan anggaran sebesar Rp 11.079.600.000

3. Kota Pontianak belum merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.860.000.000

4. Kota Prabumulih belum merealisasikan anggaran lnnakesda sebesar Rp 750.000.000

5. Kota Langsa belum menganggarkan alokasi lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 dalam APBD TA 2021.

6. Kabupaten Nabire belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 16.212.000.000

7. Kabupaten Madiun belum merealisasikan anggaran sebesar Rp 16.855.313.908

8. Kabupaten Gianyar belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang dianggarkan sebesar Rp 26.057.294.220

9. Kabupaten Penajam Paser Utara belum merealisasikan anggaran sebesar Rp 20.987.474.581

10. Kabupaten Paser belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 21.939.420.000;

Padahal, kesepuluh kabupaten/kota tersebut, sesuai data dan informasi pada website https://vaksin.kemkes.go.id sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, tingkat transmisi komunitas di kesepuluh kota/kabupaten tersebut berada pada Level 4, yang artinya kejadian pada wilayah tersebut sangat tinggi dan kasus COVID-79 yang didapat secara lokal tersebar luas dalam 14 hari terakhir, serta risiko infeksi yang sangat tinggi untuk populasi umum.