Mendagri Tito: Evaluasi Akademis Pilkada Langsung Tidak Haram

Mendagri Tito Karnavian (kanan) saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Mendagri Tito Karnavian lagi-lagi menegaskan tidak pernah mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tito menegaskan, ia hanya menginginkan adanya evaluasi pilkada langsung karena dampak negatif yang memang sudah terbukti.

Hal ini disampaikan Tito saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (28/11) di ruang rapat komisi, Senayan, Jakarta Pusat.

"Saya tak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi pilkada dikembalikan ke DPRD. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan bahwa tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macam-macam. Di forum ini saya mau klarifikasi," ujar Tito di lokasi.

Tito menjelaskan, sistem pilkada langsung memiliki spirit yang sangat mulia karena merupakan penerapan sistem demokrasi. Dengan pilkada langsung, partisipasi rakyat untuk memilih pemimpinnya benar-benar terwujud.

Namun, lanjut Tito, dalam pelaksanaannya, tak dapat dipungkiri ada dampak negatif dari pilkada langsung. Misalnya potensi konflik di sejumlah daerah.

Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Saya mantan Kapolri, 3 tahun 3 bulan pernah jadi Kapolda di Papua. 2 tahun di Polda Metro Jaya, saya udah lihat bagaimana potensi konflik itu terjadi. Masa kita katakan enggak ada," tutur Tito.

"Tahun 2012 masuk Polda di Papua. Itu 4 tahun Kabupaten Puncak, boleh tanya bupatinya, itu konflik antar daerah. Ratusan terluka, puluhan meninggal dunia," ujar Tito.

Tito kemudian menjelaskan, di Papua pada 2018 masih terjadi konflik yang menimbulkan korban jiwa.

Kemudian, Tito menjelaskan bahwa pilkada langsung menimbulkan biaya politik yang tinggi. Termasuk juga, beban nasional berupa APBN yang besar. Belum lagi APBD untuk pilkada di daerah.

"Kemudian politik biaya tinggi untuk calon kepala daerah. Saya diskusi kemarin bahwa biaya yang dikeluarkan ada dan lumayan. Saya paham ini keluar untuk macam-macam, saksi, kampanye," kata Tito.

"Artinya, kita ciptakan sistem yang membuat teman-teman calon kepala daerah harus keluarkan biaya tinggi," lanjut dia.

Dengan berbagai dampak ini, Tito meminta semua pihak agar tak alergi dengan adanya evaluasi pilkada langsung. Sebab, sebagai Mendagri, ia merasa punya tanggung jawab moral agar dampak-dampak itu tak kembali terjadi di kemudian hari.

"Perlu ada evaluasi akademik, evaluasi akademik itu bukan suatu yang haram. Kebijakan publik, apalagi yang menyangkut masyarakat banyak, kalau terlihat ada dampak negatif, tak ada salahnya untuk dievaluasi," ujar Tito.

"Saya sebagai Kemendagri punya tanggung moral untuk melihat bagaimana menemukan format yang kurangi ekses itu," ujar Tito.