Mendes Bakal Beri Penghargaan ke Kades yang Berhasil Wujudkan Desa Mandiri

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Foto: Sigit Purwanto/Kemendes PDTT

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong seluruh kepala desa untuk dapat memacu kinerjanya, guna mencapai status desa mandiri.

Salah satunya dengan memberikan berbagai penghargaan khusus bagi desa yang memenuhi indikator status desa mandiri versi Kemendes PDTT. Nantinya, kepala desa berprestasi bakal mendapat lencana dan pin penghargaan yang melekat pada baju dinasnya, serta bisa dipakai dalam acara-acara formal.

Tak hanya memberi penghargaan atas kinerja apik para kepala desa dalam membangun desanya, penghargaan dan status tersebut menurut Abdul Halim, juga dapat dijadikan wujud kebanggaan para warga desa atas capaian desa mereka.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menyapa Kepala Desa Kategori Mandiri di Wilayah Jawa Timur secara virtual, Kamis (21/7/2022). Foto: Dok. Istimewa

Mendes yang akrab disapa Gus Halim ini menyebut persetujuan terkait peningkatan status desa yang didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) nantinya akan langsung melalui persetujuannya bukan lagi dari Ditjen Kemendes PDTT. Hal itu sejalan Keputusan Mendes PDTT Nomor 80 Tahun 2022.

"Seluruh warga masyarakat bisa mengetahui banyak banget prestasi yang sudah diraih oleh kepala desa, ini adalah wujud kebanggaan kami warga desa, wujud kebanggaan pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap kinerja dan prestasi kepala desa," ujar Gus Halim saat menyapa kepala desa yang masuk kategori mandiri di wilayah Jawa Timur secara virtual, Kamis (21/7).

"Selain itu kepmen tentang status IDM yang semula dikeluarkan oleh dirjen kemudian saya naikkan kelasnya menjadi dikeluarkan oleh menteri langsung ditandatangani menteri tahun 2022 ini untuk pertama kalinya, juga Kemendes memberikan penghargaan kepada desa-desa yang sudah masuk status mandiri. Tentu piagamnya ditujukan kepada kepala Desa," sambungnya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menyapa Kepala Desa Kategori Mandiri di Wilayah Jawa Timur secara virtual, Kamis (21/7/2022). Foto: Dok. Istimewa

Dorongan itu dinilai Gus Halim menjadi penting menyusul data yang dimiliki Kemendes PDTT saat ini. Data tersebut menyebut hanya ada sekitar 6.238 dari total 74.961 desa di Indonesia yang sudah berstatus sebagai desa mandiri.

"Desa Mandiri itu ada 6.238 desa itu total se-indonesia itu artinya Bapak/Ibu dan kepala desa yang sekarang kita undang itu tidak sampai 10% dari total desa di Indonesia," ucapnya.

Tak tinggal diam, kata Gus Halim, pihaknya sejak 2020 telah membentuk tim sapa desa berjumlah 35 orang. Tim ini membangun komunikasi kesulitan apa yang ditemui para kepala desa dalam membangun desanya hingga membantu para kepala desa mencari solusi terbaik atas permasalahan yang mereka temui.

"Sejak tahun 2020 saya membentuk yang namanya tim sapa desa berjumlah 35 orang yang mengatasnamakan dan mewakili menteri membangun komunikasi dengan Bapak-bapak/Ibu kepala desa. Insyaallah dalam waktu yang tidak lama ke depan tim ini akan saya naikkan lagi jumlahnya menjadi 100 Supaya apa? supaya komunikasinya bisa menjadi semakin intensif," ungkap Gus Halim.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menyapa Kepala Desa Kategori Mandiri di Wilayah Jawa Timur secara virtual, Kamis (21/7/2022). Foto: Dok. Istimewa

Untuk mencapai semua itu, ia meminta para kepala desa untuk dapat segera merampungkan perbaikan data berbasis Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa). Karena dari situ nantinya pemerintah melalui Kemendes PDTT dapat memantau sejauh apa perkembangan suatu desa.

"Pesan saya hanya satu pada kesempatan yang berbahagia ini segera tuntaskan perbaikan data berbasis SDG desa karena sebentar lagi saya akan uji coba kunjungan ke desa-desa melihat bersama-sama dengan kepala desa, dashboard atau tampilan hasil pengumpulan data para desa perangkat desa, kepala desa, data desa berbasis SDG desa," terangnya.

"Di sana kita akan menguji apakah data-data yang dikumpulkan selama ini sudah bisa dipertanggungjawabkan atau belum," pungkas Gus Halim.