Mendiktisaintek: Anggaran Beasiswa, Tunjangan, Gaji Dosen Tak Ada yang Dikurangi

Mendiktisaintek Brian Yuliarto usai rapat bersama Komisi X di Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, memastikan tak ada pengurangan anggaran terkait beasiswa, tunjangan, hingga gaji para dosen.

Hal itu disampaikannya usai rapat kerja bersama Komisi X, di Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/4).

“Jadi kami sampaikan tadi bahwa sesuai komitmen Pak Presiden bahwa anggaran-anggaran terkait dengan beasiswa, terkait dengan tunjangan dan gaji dosen itu tidak ada yang dikurangi,” kata Brian.

“Jadi, semuanya sesuai dengan perencanaan awal. Tadi juga kami bicarakan tentang Tukin (Tunjangan Kinerja), tadi teman-teman anggota Komisi 10 juga menyampaikan dukungan dan meminta agar penyelesaian atau kelanjutan dari Perpres tentang Tukin ini bisa dilakukan dengan baik,” tambah dia.

Beasiswa KIP-K

Kemendiktisaintek telah menyalurkan dana sebesar 4,8 triliun kepada 544.384 penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-K). Brian mengatakan, tak menutup kemungkinan bahwa peserta penerima KIP-K ini akan bertambah karena masih dalam tahap on-going.

“Jadi yang bulan Januari, Februari, Maret itu kita sudah mentransfer ke rekening adik-adik, tadi seberapa? Rp 4,82 triliun kepada 554.384 ribu mahasiswa yang penerima on going,”ucapnya.

Kuota beasiswa KIP Kuliah sendiri berjumlah 1.040.192 dengan pagu anggaran sebesar Rp 14,69 triliun. Sementara kuota untuk beasiswa (ADIK) berjumlah 9.141 untuk mahasiswa 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Tukin Buat 31.066 Dosen ASN Kemendiktisaintek

Sementara untuk tunjangan kinerja (tukin) dosen, Kemendiktisaintek telah menyiapkan dana sebesar RP 2,66 triliun, yang akan diberikan kepada 31.066 dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

Pemberian tukin tersebut akan menyasar pada tiga kelompok dosen, yakni dosen di Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri (Satker PTN), dosen PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan sistem remunerasi, serta dosen yang berada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025.

Saat ini, kementerian masih mengkaji untuk sistem proses pembayarannya akan dilakukan dalam waktu enam bulan (satu semester) atau setiap bulan. Sebab ada beberapa pencapaian dosen yang baru bisa diraih dalam waktu enam bulan. Meskipun begitu, Brian berharap pembayaran tukin dapat dilakukan setiap bulan.