Menengok Lawatan Prabowo ke Luar Negeri, Sampai Mana Misi Modernisasi Alutsista?
PerbesarBelakangan kinerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi sorotan pasca tragedi KRI Nanggala-402. Sejak awal menjabat, Prabowo kerap berkunjung ke luar negeri dan dikunjungi oleh negara sahabat ke Indonesia dalam rangka diplomasi pertahanan.
Namun demikian, aspek pertahanan negara yang serba rahasia membuat masyarakat tidak banyak mendengar sampai di mana misi modernisasi alutsista yang telah diupayakan selama ini melalui diplomasi pertahanan.
Peneliti Center for ASEAN Energy Research Universitas Pertamina Ariscynatha Putra Ingpraja mengatakan diplomasi pertahanan Indonesia yang dilakukan oleh Prabowo kini bergerak pada konteks tensi politik AS dan Cina di Indo-Pasifik.
“Bila diplomasi pertahanan Indonesia efektif, Indonesia bisa memiliki kekuatan militer yang disegani oleh AS dan Cina, dua negara yang tengah bersitegang itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kini Indonesia sendiri masih dalam proses menuju ke arah modernisasi alutsista yang tidak hanya mahal, tetapi juga rumit. Di sinilah diplomasi pertahanan dibutuhkan, yaitu untuk membuka akses terhadap akuisisi alutsista berteknologi maju.
“Pertahanan Indonesia membutuhkan akuisisi alutsista secara masif dan di sanalah muncul kebutuhan akan diplomasi pertahanan,” ujarnya.
Sebab faktanya pembelian alutsista tidak berhenti sampai pada kemampuan sebuah negara untuk membeli, tetapi dibutuhkan pula perizinan dari pemerintah negara produsen alutsista.
Dalam kasus tertentu, dibutuhkan juga izin dari sejumlah negara lain yang terafiliasi dengan alutsista tersebut. Contohnya adalah F-35, yang merupakan pesawat tempur canggih bergenerasi lima yang sulit terdeteksi radar yang mampu mengusung empat rudal atau bom di dalam perutnya.
Ia menjelaskan, misalnya untuk akuisisi F-35, sebuah negara membutuhkan izin pemerintah AS dan juga urutan antrean dari negara-negara pembeli terdahulu F-35 yang akan membuat rencana akuisisi F-35 untuk TNI AU menghadapi kendala teknis.
“Kunjungan Prabowo ke AS pada bulan Oktober 2020 lalu telah menghasilkan sejumlah terobosan. Ada alutsista yang diupayakan Prabowo untuk dapat dibeli dari AS,” ujarnya.
Tantangan lainnya yang kini dihadapi Indonesia adalah pengadaan alutsista yang sudah ditandatangani di era Menhan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu dengan Rusia, namun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala di mana AS telah menetapkan undang-undang perlawanan terhadap musuh AS melaui sanksi (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act atau CAATSA) kepada sejumlah individu dan perusahaan dari Rusia, Iran dan Korea Utara termasuk pihak-pihak yang bertransaksi dengan mereka.
“Prabowo tentu memiliki harapan agar pemerintah AS memberikan dispensasi atas pemberlakuan CAATSA dalam pengadaan alutsista asal Rusia kepada Indonesia. Lagi-lagi diplomasi pertahanan menjadi kata kunci,” ujarnya.
Prabowo sendiri sudah beberapa kali bolak-balik mengunjungi AS dan Rusia dalam rangka mencari solusi atas permasalahan ini.
Beda halnya dengan Jepang. Bagi Indonesia, Jepang hanya dapat memberikan proposisi sumber alutsista yang menarik bagi Indonesia untuk matra laut.
Seperti Jerman, Jepang tidak leluasa mengembangkan teknologi persenjataannya tanpa diawasi AS. Namun, Jepang merupakan salah satu pemasok kapal komersial terbesar di dunia.
“Kerja sama industri pertahanan antara galangan kapal Jepang dan PT. PAL (Persero) yang mulai dijajaki sejak akhir 2020 akan memiliki nilai strategis jika Jepang dapat membangun basis produksi kapal militer dan komersialnya di fasilitas PT. PAL (Persero),” Ariscynatha melanjutkan.
Sementara dengan Prancis, Prabowo tampaknya melihat sejumlah peluang kerja sama yang bukan saja dari aspek teknologi, melainkan terutama dari aspek pembiayaan.
Prancis memiliki lembaga keuangan yang tertarik berinvestasi dalam membiayai pengadaan alutsista untuk Indonesia, senilai dengan kebutuhan pengadaan alutsista hingga beberapa periode rencana strategis ke depan.
Maka tidak heran jika Prabowo sempat tertarik kepada alutsista asal negeri Menara Eiffel tersebut seperti pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpene.
“Bisa ditangkap bahwa diplomasi pertahanannya ke Prancis adalah untuk mendapatkan tujuan ekonomi pertahanan, berupa dukungan pinjaman,” kata dia.
Terkait akuisisi teknologi modern, Prabowo baru saja menghadiri acara peluncuran pesawat KF-21 Boramae di Kota Sacheon, Korea Selatan yang merupakan hasil kolaborasi Korean Aerospace Industries (KAI), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan sejumlah mitra industri lainnya.
KF-21 digadang sebagai pesawat tempur generasi 4, walaupun dari segi penampilan sudah menyerupai pesawat tempur generasi 5, seperti F-35 AS dan J-31 Cina.
Proyek ini dimulai dengan letter of intent (LoI) antara Indonesia dan Korsel yang ditandatangani di 2009. Selanjutnya pada 2010 ada MoU 2010 yang diteken dua menteri pertahanan di hadapan Presiden.
Namun demikian, tantangannya adalah tidak seluruh teknologi kunci pada KF-21 dapat diakuisisi oleh industri nasional Indonesia, dikarenakan faktor politik yang membedakan tingkat kedekatan Indonesia dan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat. Hal ini kemudian yang membuat proyek ini dinegosiasi ulang oleh pemerintah Indonesia.
Sejumlah teknologi kunci yang tidak berhasil didapat dari AS untuk Indonesia diduga seperti radar canggih Active Electronic Scanned Array (AESA), sensor pasif Infra Red and Tracking System (IRST) dan sistem pengolahan data (mission system) berkecepatan tinggi yang memudahkan pilot dalam operasi militer.
Tanpa sistem tersebut, penguasaan teknologi Indonesia akan terus tertinggal dan bergantung kepada negara maju. Dengan demikian, kini kelanjutan kerja sama ini akan sangat tergantung pemerintah, terutama Prabowo.
“Oleh karena itu diplomasi pertahanan dibutuhkan dalam mendukung kepentingan di sektor pertahanan Indonesia. Diplomasi untuk pertahanan, dan bukan pertahanan untuk diplomasi," tutupnya.
==
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona