Mengapa saat Pengukuhan 18 Perempuan Paskibraka 2024 Tak Pakai Jilbab?
PerbesarRamai Paskibraka 2024 perempuan tak mengenakan jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di IKN pada Selasa (13/8). Padahal saat pelatihan, anggota Paskibraka 2024 yang perempuan itu selalu menggunakan jilbab.
Tercatat ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang awalnya mengenakan jilbab, namun saat dikukuhkan di IKN diduga tidak mengenakan jilbab.
Terkait hal ini, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mengaku heran. Padahal, saat latihan hingga seleksi paskibraka, para anggota paskibraka 2024 perempuan itu masih boleh berjilbab.
"Menjadi pertanyaan juga mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di Pemusatan Latihan masih diperkenankan menggunakan jilbab, juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan gladi mereka masih diizinkan menggunakan jilbab," ujar Ketua Umum PPI Pusat Gousta Feriza kepada wartawan, di Sekretariat PPI Pusat, Rabu (14/8).
Pihaknya menilai hal ini justru mencoreng prinsip kebinekaan terhadap anggota paskibraka perempuan itu.
"Lalu kenapa pada saat Pengukuhan dilarang menggunakan jilbab atau bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri?" jelas dia.
"Lalu, di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, sila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa," ungkapnya.
Dengan adanya kejadian ini, PPI pun merasa prihatin dan menolak secara tegas kebijakan yang diberlakukan terhadap paskibraka perempuan tersebut.
"Kami atas nama seluruh Anggota Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami Anggota Paskibraka tingkat Pusat Tahun 2024 Putri yang biasa menggunakan jilbab untuk melepaskan jilbab yang menjadi keyakinan agama mereka," ucap Gousta.
PPI pun berharap bahwa Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP) selaku pengelola dan penanggung jawab program paskibraka untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
"Tentunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku Pengelola dan Penanggung Jawab program paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," pungkasnya.