Mengekor AS, Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Masjid Al Aqsa, Yerusalem (Foto: Wikimedia Commons)

Paraguay menjadi negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Guatemala yang memindahkan Kedutaan Besar di Israel mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Prosesi pemindahan digelar secara resmi di Yerusalem pada Senin (21/5).

Diberitakan Reuters, hadir dalam upacara pembukaan Kedubes adalah Presiden Paraguay Horacio Cartes dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya pada Senin pekan lalu, AS lebih dulu memindahkan kedutaannya. Pada Rabu, langkah serupa disusul oleh Guatemala.

Dengan pemindahan ini, Paraguay seperti halnya AS telah menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal hal tersebut ditentang mayoritas negara di dunia, salah satunya dalam voting di majelis umum PBB.

Menurut mayoritas anggota PBB, pemindahan itu melanggar hukum internasional yang disepakati soal status Yerusalem sejak 1967. Paraguay adalah satu dari 35 negara yang abstain dalam voting tersebut.

Kedubes AS di Yerusalem. (Foto: AFP/Ahmad Gharabli)

Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengatakan pemindahan kedutaan oleh Paraguay adalah langkah yang penting.

"Pengakuan Yerusalem menunjukkan perubahan dalam peta perpolitikan global. Dalam beberapa tahun terakhir, Paraguay menunjukkan keputusan yang berani, dan itulah artinya sahabat," kata Erdan, dikutip Jerusalem Post.

Sementara itu anggota eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Dr. Hanan Ashrawi menyerukan Paraguay untuk membatalkan keputusan mereka.

"Kami menyerukan Presiden Paraguay Horacio Cartes untuk menarik kembali keputusannya dan membuat Israel bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Ashrawi.

Kebanyakan pendukung langkah AS di Yerusalem adalah negara-negara kecil di Pasifik atau Amerika Latin. Menurut pengamat di Hebrew University, Professor Arie Kacowicz, kepada Times of Israel, negara-negara ini membutuhkan dukungan dari Amerika Serikat terkait permasalahan yang mereka alami di dalam negeri.

Contohnya, kata Kacowicz, Guatemala dan Honduras tengah menghadapi krisis politik. Presiden Guatemala Jimmy Morales sedang terlibat skandal korupsi dan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez tengah dilanda tuduhan kecurangan pemilu.