Mengenal 3 Strategi Baru Korea untuk Indo-Pasifik dan Dampaknya untuk Indonesia

Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, Kamis (28/7/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol telah mengumumkan kebijakan baru Indo Pasifik. Kebijakan ini disebut lebih luas dari kebijakan serupa yang dikeluarkan di era Presiden Moon Jae-in, yaitu New Sourthen Policy.

Diplomat dari Kedutaan Besar Korea di Indonesia, Choi Shin-hye, mengatakan kebijakan Indo-Pasifik Korea pertama kali diumumkan saat KTT ROK-ASEAN pada 11 November 2022 di Kamboja. Pengumuman kebijakan tersebut menjadi penting bagi negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, dalam menjalin kerja sama di berbagai bidang dengan Korea.

“Wilayah Indo-Pasifik sangat penting untuk Korea dan untuk dunia. Itulah mengapa kami mengumumkan kebijakan baru kami beberapa waktu lalu,” kata Choi dalam workship bertajuk Understanding South Korea’s New Indo-Pacific Strategy and Its Implications to Indonesia and Beyond’ yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The Westin Jakarta, Senin (5/12).

Choi mengatakan, kebijakan Indo-Pasifik yang baru menitikberatkan pada tiga hal. Yaitu kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran. Apa alasan Koresel menitikberatkan kebijakan Indo Pasifik di tiga hal tersebut?

“Untuk mengimplementasikan visi Indo-Pasifik, sejalan dengan inisiatif global kami yang adalah strategi diplomasi umum Korea. Korea ingin mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran di wilayah Indo Pasifik yang penting untuk Korea dan Indonesia,” tuturnya.

Untuk kebebasan, Choi mengatakan Korea ingin mempromosikan nilai-nilai dasar kebebasan yaitu kebebasan berdemokrasi, aturan hukum, dan hak asasi manusia.

“Kami menginginkan hal ini berjalan sesuai aturan internasional dan solidaritas bangsa-bangsa, dan ingin membagikan nilai ini kepada Indonesia,” ungkapnya.

Sementara untuk perdamaian, Choi menyebut Korea ingin memainkan peran aktif untuk menghindari perselisahan dan konflik bersenjata lewat dialog. Salah satunya dengan usaha yang terus dilakukan Korea dengan saudara serumpunnya di Semenanjung Korea, yaitu denuklirisasi yang hingga saat ini pembahasannya masih alot.

“Dan bekerja sama di bidang-bidang lain untuk mencegah terorisme seperti di maritim, keamanan siber, dan kesehatan,” tuturnya.

Untuk kemakmuran, Korea ingin bekerja sama membentuk semangat dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik lewat aturan ekonomi yang terbuka dan adil.

Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, Kamis (28/7/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

“Korea akan menambah rantai pasokan, memperluas jaringan untuk keamanan ekonomi, dan ekonomi inklusif. Selain itu, kami juga akan secara aktif berkontribusi mengatasi tantangan abad ke-21 seperti perubahan iklim hingga isu kesehatan global, sembari berkolaborasi dengan sejumlah negara untuk program pengembangan kerja sama,” tuturnya lagi.

Jika dirinci, strategi kebijakan Indo Pasifik yang sedang dijalankan Korea berada di sembilan area prioritas. Yaitu membentuk tatanan kawasan Indo-Pasifik berdasarkan aturan dan norma bersama, mendukung hak asasi manusia, meningkatkan upaya nonproliferasi dan kontraterorisme, meningkatkan kerja sama keamanan yang komprehensif, dan memperluas jaringan keamanan ekonomi.

Selain itu, Korea juga ingin memberikan priortas pada dukungan terhadap kerja sama sains dan teknologi, kerja sama kawasan untuk perubahan iklim dan ketahanan energi, dukungan terhadap kemitraan kerja sama pembangunan, dan memfasilitasi pemahaman bersama dan pertukaran untuk anak muda.

Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, Choi mengatakan Korea memerlukan kerja sama dari banyak pihak. Ia mengungkapkan ada tiga prinsip kerja sama yang ingin dilakukan Korea dalam mengimplementasikan kebijakan Indo-Pasifik.

“Pertama adalah inklusif. Strategi kami adalah inisiatif inklusif yang tidak menargetkan atau mengecualikan negara tertentu. Kami ingin bekerja sama dengan seluruh rekan yang memiliki visi dan prinsip yang sama dengan kami,” ungkapnya.

Kemudian, Choi menekankan pentingnya kepercayaan antara Korea dan negara-negara sahabat. Ia mengatakan, Korea kepercayaan merupakan elemen penting dalam mengatasi berbagai tantangan regional dan global bersama dan berkelanjutan.

“Ketiga adalah timbal balik. Kami juga mengusahakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pengakuan bahwa keterlibatan yang paling efektif adalah yang menguntungkan semua pihak. Secara khusus, kami berusaha untuk berbagai dengan para negara sahabat pengalaman sukses kami sendiri dalam pembangunan ekonomi dan demokratisasi, dan bersama mempromosikan kemajuan teknologi dan pertukaran budaya,” ujarnya.

Sementara Penasihat Hubungan Politik dan Organisasi Internasional di Kedubes Republik Indonesia di Seoul, Riza Hera Wardhana, mengatakan kebijakan Indo Pasifik yang dicanangkan Korea sangat menarik untuk dinantikan khususnya menjelang peringatan hubungan bilateral Indonesia-Korea ke-50 pada tahun depan.

“Artinya kita bisa bekerja sama atas hal-hal yang kita tidak miliki dan juga dibandingkan negara lain di area Asia Timur lainnya, Korea tidak memiliki sentimen negatif dengan Indonesia,” kata Riza.

Atas dasar itulah, Riza menyebut Korea dan Indonesia dapat dengan mudah membangun kerja sama, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang tidak mudah secara bersama-sama. Meski dalam tantangan yang ada, kedua negara harus bisa bermanuver untuk menyeimbangkan kebijakan masing-masing, khususnya dalam menyikapi persaingan Amerika Serikat dan China.

“Lalu isu regional di Semenanjung Korea. Ini tantangan untuk Korea tapi juga untuk global. Karena orang Indonesia banyak juga yang tinggal di Semenanjung Korea. Kemudian perang di Ukraina dan Rusia yang juga meningkatkan tantangan global,” pungkasnya.