Mengenal CPPCC, Lembaga Pemantau dan Perumus Kebijakan China

Jurnalis dari Asia Pasifik, Euroasia, Arab, Karibia, dan Latin Amerika mengunjungi Chinese People's Political Consultative (CPPCC). Foto: Nadia Riso/kumparan

Kebijakan atau undang-undang menjadi hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, perumusan Undang Undang dilakukan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan pemerintah.

Dalam perumusan kebijakan, di Indonesia inisiatifnya bisa datang dari DPR sendiri maupun dari pemerintah. Namun, perumusan tetap dilakukan bersama dengan anggota DPR berdasarkan komisi-komisi yang ada. Dalam penyusunan kebijakan pun, DPR dan pemerintah biasanya akan menggandeng para ahli untuk melakukan konsultasi hingga mendapatkan masukan sebelum draf kebijakan disetujui dan diundangkan.

Jurnalis dari Asia Pasifik, Euroasia, Arab, Karibia, dan Latin Amerika mengunjungi Chinese People's Political Consultative (CPPCC). Foto: Nadia Riso/kumparan

Sementara di China, ada satu lembaga khusus yang menjadi pembantu pemerintah dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan. Lembaga itu bernama Chinese People’s Political Consultative (CPPCC).

kumparan bersama 58 jurnalis dari seluruh dunia berkesempatan mengunjungi CPPCC pada 14 Oktober 2024 lalu. Kunjungan kumparan dan 58 jurnalis diawali dengan menonton video singkat terkait sejarah pembentukan CPPCC dan perannya hingga saat ini.

Setelah menonton video singkat, kumparan dan 58 jurnalis diajak berkeliling museum yang menyimpan foto-foto dan dokumen penting dari masa ke masa. Pemandu menjelaskan, peran CPPCC di masa awal pembentukannya adalah untuk memutuskan rancangan bendera hingga lagu kebangsaan.

“Saat itu ada banyak desain bendera yang ditampilkan. Setelah melalui proses demokrasi, anggota CPPCC memutuskan untuk memilih desain bendera negara kami saat ini,” katanya.

Jurnalis dari Asia Pasifik, Euroasia, Arab, Karibia, dan Latin Amerika mengunjungi Chinese People's Political Consultative (CPPCC). Foto: Nadia Riso/kumparan

Setelah berkeliling museum, kumparan dan 58 jurnalis dipersilakan masuk ke ruang auditorium dan beraudiensi dengan sejumlah anggota CPPCC. Ketua Komite Kerja Sama CPPCC, He Ping, menjelaskan mereka menangani isu besar yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk perhatian terhadap isu-isu sosial.

“Kami fokus pada isu-isu utama dalam pekerjaan pemerintah, utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan hal-hal penting lain yang menjadi perhatian bersama,” ujar He.

He mengungkapkan, CPPCC memiliki tiga fungsi utama, yaitu konsultasi politik, pengawasan demokratis, dan partisipasi dalam urusan negara. Sebagai lembaga konsultatif, para anggota dapat memberikan saran kepada pemerintah dan membantu meningkatkan kualitas keputusan serta kinerja pemerintah. Ibaratnya, CPPCC menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah.

Meski Partai Komunis China menjadi partai tunggal yang menjalankan pemerintahan, China tetap mengakui partai-partai politik lainnya. Akan tetapi partai lain tidak ambil andil dalam pemerintahan, partai-partai politik di luar pemerintahan itu dapat ikut mengawasi, memberikan konsultasi hingga saran melalui CPPCC.

Jurnalis dari Asia Pasifik, Euroasia, Arab, Karibia, dan Latin Amerika mengunjungi Chinese People's Political Consultative (CPPCC). Foto: Nadia Riso/kumparan

Karena itu, CPPCC menyebut dirinya menjalankan sistem multipartai karena perwakilan partai-partai tersebut dapat menjalankan perannya sebagai pengawas dan konsultan.

Anggota CPPCC terdiri dari perwakilan partai politik, individu yang tidak berafiliasi dengan gerakan politik mana pun, etnis minoritas, perwakilan dari Hong Kong, Makau dan Taiwan, serta anggota undangan khusus. Yang menarik, lebih dari 60% anggota CPPCC adalah individu non-partai.

Iklim demokrasi China berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, masyarakat sipil bisa secara terbuka berpendapat bahkan mengkritik pemerintah. Sementara di China, demokrasi itu diterapkan lewat CPPCC.

Karena CPPCC memiliki lebih dari 680 ribu anggota yang tersebar di level nasional, provinsi, kota hingga kabupaten, maka para anggota inilah yang akan turun ke akar rumput dan ‘belanja’ masalah lewat dialog dengan mereka. Hasil dari dialog ini nantinya akan dibawa ke forum yang lebih besar untuk dibahas, kemudian laporannya dibawa ke pihak pemerintah.

“Setiap musim semi, Plenary Session (untuk Kongres Partai Komunis China) dilakukan sebanyak dua sesi. Selama dua sesi itu, anggota CPPCC akan berkumpul di Beijing dan berdiskusi mengenai ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ini menandakan pentingnya organisasi ini dalam konstitusi negara. Ini sistem politik yang efektif [bagi China],” kata Yuan Bingzhong, Deputy Director Xinhua News Agency yang juga salah satu petinggi CPPCC.

Menurut Yuan, nilai politik yang dijalani CPPCC sangat unik. Mengapa demikian?

“Karena lewat CPPCC, China menjalankan proses demokrasi rakyat secara keseluruhan, menerapkan kesatuan. Sehingga, peran CPPCC penting dalam mempraktikan demokrasi,” ujar Yuan.

Zhang Qingying, anggota CPPCC sekaligus Komite Tetap dari Partai Revolusi Kuomintang, mengatakan kerja sama multipartai yang diterapkan di CPPCC dianggap tepat. Ia pun menyinggung anggapan masyarakat luar China terkait sistem satu partai.

“Situasi ini [satu partai] digambarkan chaotic. Sistem satu partai dianggap sebagai bentuk kediktatoran. Padahal, situasi politik di China berbeda,” ujar Zhang.

Zhang mengatakan lewat sistem demokrasi yang diterapkan di CPPCC, keputusan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan demokratis.