Mengingat Janji Xi Jinping yang Akan Satukan China dan Taiwan dengan Segala Cara
·waktu baca 3 menit
PerbesarKetua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengambil langkah ekstrem untuk tetap melawat ke Taiwan. Lawatan digelar di tengah kecaman serta ancaman China.
Lawatan Pelosi ini dianggap sebagai intervensi urusan dalam negeri Beijing dan diartikan sebagai dukungan Amerika Serikat terhadap kemerdekaan Taiwan.
Sementara sejak tiga tahun terakhir, Presiden China Xi Jinping dengan tegas mendeklarasikan bahwa Beijing akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyatukan kembali China dengan Taiwan (reunifikasi).
"Reunifikasi adalah tren sejarah dan itu adalah jalan yang benar," kata Xi pada Rabu (2/1/2019), dikutip dari The Guardian. "Kemerdekaan Taiwan adalah pembalikan sejarah dan jalan buntu," sambung dia.
Berbicara di Aula Besar Rakyat Beijing pada peringatan 40 tahun pernyataan kebijakan lintas selat utama, Xi kala itu menggambarkan reunifikasi dengan Taiwan sebagai hal yang tidak dapat dihindari.
"Semua orang di Taiwan harus dengan jelas mengakui bahwa kemerdekaan Taiwan hanya akan membawa bencana besar bagi Taiwan," tegas Xi.
Sebelumnya, Taiwan dan China terpisah akibat perang saudara yang terjadi sekitar tahun 1940-an. Beijing menegaskan bahwa pihaknya akan mengeklaim kembali Taiwan dengan segala cara.
Hingga kini, Taiwan menganggap negaranya sebagai negara berdaulat, sementara China memandangnya sebagai provinsi yang memisahkan diri (wilayah separatis).
Xi telah meningkatkan tekanan di Taiwan yang kini menganut sistem pemerintahan demokratis, sejak Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, dari partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan, menjadi kepala negara pada 2016 lalu.
"Kami tidak berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dan mencadangkan opsi untuk mengambil semua cara yang diperlukan," kata Xi, seraya menambahkan masalah yang berkaitan dengan Taiwan adalah masalah internal dan China tak akan membiarkan adanya campur tangan eksternal.
"Kami bersedia menciptakan ruang yang luas untuk reunifikasi damai, tetapi tidak akan meninggalkan ruang untuk segala bentuk kegiatan separatis," sambung Xi.
Dalam pidatonya, Xi mewakili Beijing berjanji akan menghormati aset pribadi warga negara Taiwan, kepercayaan mereka, kebebasan untuk menjalankan agama dan hak-hak sah lainnya. Xi mengacu kepada sebuah pengaturan yang mirip dengan model 'satu negara, dua sistem' seperti yang dianut oleh Hong Kong.
"Setelah reunifikasi damai, Taiwan akan memiliki perdamaian abadi dan orang-orang akan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera. Dengan dukungan ibu pertiwi yang hebat, kesejahteraan rekan-rekan Taiwan akan lebih baik, ruang pengembangan mereka akan lebih besar," kata Xi.
Selain itu, Xi mengatakan Beijing bersedia berbicara dengan pihak mana pun di Taiwan untuk mendorong proses politik—yang terhenti oleh China sejak Tsai menjabat—selama mereka menerima prinsip 'satu China'. Prinsip ini adalah kebijakan yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari China.
Terkait proposal itu, pihak Taiwan meresponsnya dengan dingin. Tsai menolak kemungkinan pengaturan semacam di Hong Kong, ia menegaskan bahwa Taiwan adalah negara demokratis yang berdaulat.
"Saya menyerukan China untuk berani mengambil langkah menuju demokrasi sehingga mereka benar-benar dapat memahami rakyat Taiwan," tulis Tsai di Twitter.
"Saya menyerukan kepada China bahwa harus menghadapi realitas keberadaan Republik China (Taiwan)," katanya, menggunakan nama resmi Taiwan.
"Beijing harus menghormati komitmen 23 juta orang Taiwan terhadap kebebasan dan demokrasi," tegas Tsai.
Semenjak penolakan Tsai terhadap prinsip 'satu China' itu, Beijing turut menolak untuk melanjutkan pembicaraan resmi dengan Taipei. Hingga kini, ketegangan antara kedua negara semakin berlanjut dan memanas sejak Taipei makin meminta dukungan kepada Amerika Serikat.
Beijing telah secara rutin mengirim pesawat dan kapal militer untuk mengelilingi pulau itu dalam latihan militer dan telah meningkatkan tekanan di pulau itu secara internasional, termasuk mengurangi beberapa sekutu diplomatiknya yang tersisa.