Menguak 'Jatah Preman' hingga '7 Batang' di Kasus Pemerasan Gubernur Riau

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Muncul kode '7 batang' yang diduga digunakan dalam kasus pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid dkk. Kode itu melambangkan permintaan uang Rp 7 miliar terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Riau.

Kode itu terkuak saat seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan membahas besaran fee untuk Abdul Wahid.

Fee tersebut diberikan sebagai imbal atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.

"Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau (M Arief Setiawan) dengan menggunakan bahasa kode “7 batang”," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (5/11).

Arief merupakan orang kepercayaan dari Abdul Wahid. Dia juga merupakan sosok yang meminta fee untuk Abdul Wahid sebesar 2,5 persen. Besaran fee itu kemudian dinaikkan menjadi 5 persen oleh Arief.

Atas permintaan 'jatah preman' itu, tiga kali pemberian uang dilakukan kepada Abdul Wahid dkk. Salah satu pemberian dilakukan melalui Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur. Total pemberian berjumlah Rp 4,05 miliar dari total komitmen fee Rp 7 miliar.

Atas peristiwa ini, ada tiga orang yang dijerat tersangka. Mereka yakni:

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12e dan atau pasal 12f dan atau pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga tersangka pun sudah ditahan.

KPK Ungkap Ancaman ‘Jatah Preman’ Gubernur Riau ke UPT PUPR: Tak Nurut? Copot

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dijerat sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Melalui orang kepercayaannya, Abdul Wahid diduga meminta 'jatah preman' kepada para pejabat di Dinas PUPR Riau atas penambahan anggaran 2025.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut bahwa awalnya penyidik memperoleh informasi adanya pertemuan di salah satu kafe di Pekanbaru pada Mei 2025.

Pertemuan itu terjadi antara Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau bersama enam Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Riau.

"Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW [Abdul Wahid] selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5 persen," ujar Tanak dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

"Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar atau terjadi kenaikan Rp 106 miliar," jelas dia.

Selanjutnya, kata Tanak, Ferry menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.

Saat itu, Arief yang juga merepresentasikan Abdul Wahid, meminta fee tersebut dinaikkan menjadi 5 persen. Para pejabat di Dinas PUPR Riau kemudian diwajibkan untuk menuruti perintah untuk menyetorkan uang.

Tanak menjelaskan, muncul ancaman pencopotan hingga mutasi dari jabatan bagi yang tidak mematuhi perintah tersebut.

"Saudara MAS [M. Arief Setiawan] yang merepresentasikan Saudara AW, meminta fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar," ungkap Tanak.

"Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'," sambungnya.

KPK: Gubernur Riau Gunakan Uang Pemerasan untuk Perjalanan ke Luar Negeri

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

KPK mengungkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, menggunakan uang yang diduga hasil pemerasan terhadap anak buahnya untuk pergi ke luar negeri.

Adapun uang pemerasan itu merupakan 'jatah preman' yang diminta oleh Abdul Wahid dkk atas penambahan anggaran di Dinas PUPR PKPP Riau.

"Jadi, untuk keperluan yang bersangkutan makanya di-pool-nya (dikumpulkan) di Tenaga Ahlinya [Dani M. Nursalam], di-pool-nya di Tenaga Ahli, setiap ada kebutuhan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

"Ada beberapa ini, ada keperluan ke luar negeri, ke Inggris, ya, tadi mengapa ada uang poundsterling, karena salah satu kegiatannya itu adalah pergi ke, lawatan ke luar negeri, salah satunya ke Inggris," jelas dia.

Selain itu, kata Asep, Abdul Wahid juga bertolak menuju Brasil dan berencana melakukan perjalanan ke Malaysia. Perjalanan ke Negeri Jiran itu urung dilakukan lantaran Abdul Wahid telah terlebih dahulu ditangkap KPK.

"Kemudian perjalanan ke Brasil, kemudian juga ada informasi akan perjalanan ke Malaysia tapi itu kan keburu ditangkap," ungkapnya.

Asep menyebut, pihaknya masih mendalami tujuan perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Abdul Wahid tersebut apakah dalam rangka kedinasan atau tidak.

"Baru kita peroleh itu bahwa ada perjalanan ke Inggris. Sedang kita perdalam ke Inggris-nya apakah itu kegiatan kedinasan atau non-kedinasan, seperti itu," ucap dia.

"Jadi, ke Inggris, itu tidak hanya ke Inggris juga, ada ke beberapa tempat. Tapi, salah satunya ke Inggris," terangnya.

KPK: Gubernur Riau Sejak Awal Kumpulkan Bawahan, Minta Patuh ke Satu 'Matahari'

KPK menyebut Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengumpulkan seluruh perangkat daerah sejak awal menjabat sebagai gubernur. Hal itu dilakukan Abdul Wahid untuk menjalankan praktik pemerasan di Pemprov Riau.

"Jadi awal-awal menjabat dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), seluruh dinas dikumpulkan. Termasuk juga dengan kepala-kepalanya yang di bawahnya dia, staf-stafnya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

"Salah satu yang dikumpulkan itu salah satu dinasnya adalah Dinas PUPR dengan Kepala UPT [Unit Pelaksana Teknis] yang Kepala UPT I, II, III, sampai VI, ini khusus UPT jalan dan jembatan, UPT yang lainnya ada tapi ini yang I sampai VI ini adalah UPT jalan dan jembatan," jelas dia.

Saat itu, kata Asep, Abdul Wahid menekankan anak buahnya itu harus patuh dan tegak lurus bahwa hanya ada satu komando, dengan mengibaratkan hanya ada satu 'matahari'.

"Nah, saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa, mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya. Artinya, ada gubernur," ucap Asep.

"Dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur, sehingga apa pun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur," paparnya.

Asep menjelaskan, para bawahan Abdul Wahid itu dipaksa untuk mematuhi perintah dari sang gubernur. Jika tidak, mereka diancam akan dicopot atau dimutasi dari jabatannya.

"Disampaikan demikian, dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi," tutur Asep.

"Nah, kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para Kepala UPT dan yang lainnya itu, ya, kalau tidak nurut nanti akan diganti dan lain-lain, jadi mutasi dan lain-lain seperti itu. Jadi, sejak awal memang sudah disampaikan seperti itu," imbuhnya.

KPK Duga Gubernur Riau Sembunyi saat OTT, Ditangkap di Kafe

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

KPK menduga Gubernur Riau, Abdul Wahid, sempat bersembunyi saat tim lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11).

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menerangkan meski Abdul Wahid diduga bersembunyi dari pengejaran penyidik, dia berhasil ditangkap di sebuah kafe di Pekanbaru.

"Tim KPK selanjutnya bergerak mencari Saudara AW [Abdul Wahid] yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan Saudara AW di salah satu kafe di Riau," ujar Tanak dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

Bersamaan dengan itu, kata Tanak, KPK juga berhasil menangkap Tata Maulana selaku orang kepercayaan Abdul Wahid.

"Tim KPK juga mengamankan Saudara TM [Tata Maulana] selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi," ungkap dia.