Menhan di Komisi I: Gimana Angkasa Pura, Urusan Pertahanan Dikalahkan Komersial

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membacakan laporan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin rapat bersama dengan Komisi I DPR. Salah satu yang disampaikan, yakni terkait pemanfaatan aset TNI saat ini.

Sjafrie mengatakan, tengah memaksimalkan berbagai aset yang dimiliki saat ini. Sebab, aset ini sangat penting untuk mengimbangi alutsista terkini yang baru akan tiba.

Namun, Sjafrie menilai, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi. Salah satunya dengan PT Angkasa Pura.

“Termasuk dengan persoalan dengan Angkasa Pura. Tidak jelas bagaimana keperluan pertahanan negara itu dikalahkan untuk kebutuhan komersial,” kata Sjafrie di ruang rapat Komisi I DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/4).

“Mungkin bisa menjadi pertimbangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian agar supaya kita perlu untuk mendorong bahwa lahan-lahan atau yang di pangkalan itu kembali bisa kita semaksimal mungkin untuk kepentingan pertahanan,” sambungnya.

Menteri Kabinet Merah Putih berjalan untuk menaiki pesawat C-130 J Super Hercules A-1340 TNI AU di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Foto: Rangga Pandu Asmara Jingga/Antara

PT Angkasa Pura merupakan BUMN yang mengelola bandar di Indonesia. Memang saat ini, ada bandara yang menjadi satu dengan pangkalan udara TNI.

Sjafrie menyampaikan, TNI masih butuh banyak lahan untuk menjadi pangkalan militer, salah satunya untuk menampung alutsista. Ia menyebut akan memaksimalkan aset yang dimiliki atau mengajukan permohonan lahan kepada Kementerian ATR/BPN.

“Pembangunan kekuatan Angkatan Darat seperti yang bapak bapak dengar, untuk menampung sejumlah batalyon kita harus punya pangkalan untuk membuat prajurit dan keluarganya tinggal di situ, berlatih di situ, dan bermarkas di situ, ini kita butuh lahan,” ujarnya.

“Jadi lahan yang kita miliki itu kita akan berdayakan ke situ, tapi kalau tidak ada lahan yang cukup kita mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini menteri ATR/BPN,” sambungnya.

Prajurit Tim Advance mengikuti Apel Cek Kesiapan Pemberangkatan ke Myanmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (31/3/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan ini diperlukan oleh seluruh angkatan.

“Kemudian Bagaimana dengan Angkatan Laut kita, memang harus membangun dermaga. Kapal kapal kita akan datang itu kita harus buat dermaga dan dermaga itu harus kita pertimbangkan faktor faktor taktis dan strategis,” ucapnya.

“Ini yang kadang-kadang kita enggak punya,” sambungnya.

Untuk membantu rencana ini juga, Sjafrie menyebut akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta membutuhkan dukungan dari Komisi I DPR RI.

“Karena itu kita mau bekerja sama dengan Kementerian KKP tetapi ini perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita bisa memiliki lahan untuk membikin dermaga sendiri, tidak numpang-numpang Kementerian Lembaga yang lain,” tandasnya.