Menhan di Komisi I: TNI Butuh Aset untuk Pangkalan Militer Tampung Alutsista

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima tanda kehormatan tertinggi TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Foto: Kemhan RI

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bicara kebutuhan aset berupa lahan untuk TNI saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Sjafrie mengungkapkan aset itu penting dalam menampung seluruh alutsista.

“Kebutuhan aset sama dengan harus bisa menampung kebutuhan pembangunan kekuatan TNI, jadi pembangunan kekuatan TNI itu ada pembangunan kekuatan Angkatan Darat, ada pembangunan kekuatan Angkatan Laut, ada pembangunan kekuatan Angkatan Udara,” kata di gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu (30/4).

Sjafrie akan berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk menyediakan lahan tersebut. Ia kemudian mencontohkan salah satu kendala seperti Kapal TNI AL yang butuh dermaga.

“Jadi lahan yang kita miliki itu kita akan berdayakan ke situ tapi kalau tidak ada lahan yang cukup kita mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini menteri ATR/BPN,” ujarnya.

Sejumlah warga mengikuti defile kendaraan alutsista saat peringatan HUT ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Foto: Youtube/Puspen TNI

“Kapal kapal kita akan datang itu kita harus buat dermaga dan dermaga itu harus kita pertimbangkan faktor-faktor taktis dan strategis, ini yang kadang-kadang kita nggak punya,” sambungnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi I menyetujui hal itu. Menurutnya, TNI harusnya tak lagi menumpang-numpang.

“Tetapi ini perlu dukungan dari Bapak Ibu (anggota Komisi I) sekalian bahwa kita bisa memiliki lahan untuk membikin dermaga sendiri tidak numpang-numpang Kementerian Lembaga yang lain,” ungkapnya.

Sjafrie Soroti Alih Fungsi Aset TNI

Sjafrie mengaku Presiden Prabowo telah memberi arahan padanya untuk menyediakan aset tersebut dan tetap mempertahankan aset yang sudah ada.

“Jadi saya sudah mendapatkan arahan dari bapak presiden bahwa aset-aset jangan dilepas, gunakan aset-aset untuk kepentingan TNI dan ini kita akan kerjakan aset-aset ini umpamanya di Polonia (Medan) kita akan jadikan aset itu. Kita tidak akan jadikan aset komersial, tapi karena kebutuhan pertahanan negara ini juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti Angkasa Pura yang kini malah lebih mengutamakan komersial daripada pertahanan negara.

“Termasuk dengan persoalan dengan Angkasa Pura. Tidak jelas Bagaimana keperluan pertahanan negara itu dikalahkan untuk kebutuhan komersial. Mungkin bisa menjadi pertimbangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian agar supaya kita perlu untuk mendorong bahwa lahan-lahan atau yang di pangkalan itu kembali bisa kita semaksimal mungkin untuk kepentingan pertahanan,” pungkasnya.