Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Menhan Israel Perintahkan Militer Siap Bawa Warga Gaza Keluar secara Sukarela
6 Februari 2025 16:09 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Menteri Pertahanan Israel memerintahkan militer untuk menyiapkan rencana guna mengizinkan keberangkatan sukarela warga Palestina dari Gaza. Perintahnya ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menuai kecaman atas rencana pemerintahannya untuk mengambil alih Jalur Gaza.
ADVERTISEMENT
“Saya menyambut rencana berani Presiden Trump. Warga Gaza harus diizinkan dan diberikan kebebasan untuk pergi dan berimigrasi, sebagaimana norma di seluruh dunia,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz sebagaimana disiarkan TV Israel, Channel 12.
Dikutip dari Reuters, Kamis (6/2), Katz mengatakan seharusnya mereka yang menolak operasi militer Israel di Gaza yang menerima warga Palestina di negara mereka.
“Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia dan lainnya, yang telah melontarkan tuduhan dan klaim palsu terhadap Israel atas tindakannya di Gaza, secara hukum berkewajiban untuk memperbolehkan warga Gaza masuk ke teritori mereka,” kata Katz.
“Kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolak melakukannya. Ada negara-negara seperti Kanada, yang memiliki program imigrasi terstruktur, sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk menerima warga Gaza,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Gagasan kontroversial Trump yang memicu kemarahan Timur Tengah datang ketika Israel dan Hamas akan membicarakan fase kedua gencatan senjata untuk mengakhiri peperangan di Gaza.
Rencana Katz termasuk opsi keluar melalui jalur darat, serta pengaturan khusus untuk pemberangkatan melalui laut dan udara.
Trump Banjir Kutukan
Sejauh ini, hanya Israel yang mendukung rencana Trump membawa penduduk Gaza keluar dari tempat tinggalnya dengan alasan untuk membangun kembali Gaza.
Ide Trump untuk merelokasi warga Gaza mendapat kutukan dan kecaman dari negara-negara sekutu AS di Eropa, selain dari Timur Tengah, China, dan Rusia. Ide ini juga ditolak oleh pemerintah dan masyarakat Palestina.
Indonesia juga mengecam.
"Tindakan semacam itu [memindahkan warga Palestina] akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tulis Kemlu RI dalam unggahan di X.
ADVERTISEMENT