Menhan: Ke Depan Enggak Boleh Lagi Gaduh Seperti Isu Senjata Ilegal

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Jokowi meminta agar Kabinet Kerja tidak lagi diwarnai kegaduhan seperti polemik 5.000 senjata ilegal.

"Ya damai, enggak ada gaduh. Kalau di luar orang politik segala macam maklumlah. Tapi di dalam lingkaran kabinet enggak boleh," ujar Ryamizard di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Ryamizard mengatakan, pihaknya menekankan kepada semua pihak agar meningkatkan koordinasi di internal pemerintahan. Setiap kementerian/lembaga juga harus menaati aturan agar tidak saling berbenturan.

"Ya apa namanya, kita kan harus berjalan dengan aturan UU, dan kalau pembelian kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin Menteri Pertahanan. Baik TNI, polisi, Bakamla dan lain-lain. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," bebernya.

Polemik 5.000 senjata ini, dianggap sudah selesai. Seluruh lembaga terkait telah mengonfirmasi bahwa pembelian senjata yang dimaksud Gatot adalah 500 senjata yang dipesan untuk sekolah intelijen BIN. Ryamizard, Menko Polhukam Wiranto, Mabes Polri, maupun istana sudah menganggap masalah ini selesai dan tidak perlu diperdebatkan kembali.