Menhan Pastikan TNI di Kejagung-MA Untuk Urus Pengadilan Militer

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima tanda kehormatan tertinggi TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Foto: Kemhan RI

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan perluasan wewenang TNI di sektor hukum dalam Revisi UU TNI yang baru disahkan bukan untuk peradilan hukum sipil. Namun, peradilan militer.

“Ya militer-militer, tanya ke Panglima,” kata Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).

Maksud Sjafrie, adalah terkait salah satu pasal yang diubah yakni Pasal 47 mengenai perluasan wewenang TNI di jabatan sipil. Dalam UU TNI yang baru, ada penambahan empat kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. Salah satunya adalah di lembaga hukum yakni Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA).

Sjafrie mengatakan, adanya perluasan TNI aktif di sektor lembaga hukum adalah bentuk interkoneksitas TNI dengan lembaga hukum dalam ranah hukum militer.

“Itu biasanya ada namanya interkoneksitas, urusan Jaksa Agung dengan Panglima TNI,” tuturnya.

Diketahui, dalam UU TNI yang baru ada 14 jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Pada UU TNI sebelumnya diatur hanya 10 jabatan.

Berikut 14 jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif:

• Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan Negara;

• Pertahanan Negara Termasuk Dewan Pertahanan Nasional;

• Kesekretariatan Negara Yang Menangani Urusan Kesekretariatan, Presiden Dan Kesekretariatan Militer Presiden;

• Intelijen Negara;

• Siber dan/atau Sandi Negara;

• Lembaga Ketahanan Nasional;

• Pencarian Dan Pertolongan;

• Narkotika Nasional;

• Pengelola Perbatasan;

• Penanggulangan Bencana;

• Penanggulangan Terorisme;

• Keamanan Laut;

• Kejaksaan Republik Indonesia;

• Mahkamah Agung.