Menhan Sebut 29 RS TNI Belum Terakreditasi, Ini Penjelasan Menkes

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditemui di Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Sebanyak 29 dari total 145 rumah sakit TNI di seluruh Indonesia belum terakreditasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).

Ia menyebut kekurangan dokter spesialis menjadi salah satu hambatan utama.

“Kemudian menyangkut Rumah Sakit kita memiliki sejumlah 145 Rumah Sakit TNI dari seluruh wilayah nasional kita. Tapi masih ada 29 rumah sakit yang belum terakreditasi ini. Tentunya banyak persyaratan-persyaratan yang diperlukan kaitannya dengan SDM, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan dari kemampuan layanan dasar yang diperlukan untuk para tenaga kesehatan kita seperti spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn, dan spesialis anak. Ini kita masih kurang,” ujar Sjafrie.

Ia menjelaskan, Kementerian Pertahanan sebelumnya telah mendorong pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk menjawab persoalan tersebut. Setiap tahun, Unhan mencetak sekitar 75 lulusan kedokteran untuk mengisi kekosongan tenaga dokter, termasuk spesialis, di rumah sakit TNI.

“Alhamdulillah kita sudah mempunyai. Setiap kita wisuda, kita mengeluarkan 75 alumni Fakultas Kedokteran ini untuk mengejar kekurangan yang kita hadapi,” katanya.

Sjafrie juga meminta dukungan dari Komisi I agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat memberikan rekomendasi untuk pendidikan dokter spesialis.

“Bahwa ini tidak terlepas daripada kerja sama dari Kementerian Kesehatan. Karena spesialisasi ini kalau tidak mendapat rekomendasi Kementerian Kesehatan, ini juga akan sulit,” tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di depan Kantor KemenkoPangan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengakui bahwa kekurangan dokter spesialis memang terjadi di banyak wilayah, termasuk rumah sakit milik Kementerian Pertahanan.

“Jadi memang dokter spesialis itu kurang di mana-mana. Saya sudah menghadap sama Pak Sjafrie. Pak Sjafrie, kita kurang. Pak Sjafrie bilang, di Rumah Sakit Menhan juga kurang,” kata Budi.

Ia menyebut upaya percepatan sudah pernah dilakukan dengan menjalin kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) saat era Panglima TNI sebelumnya.

“Karena kita harus ngejar tujuh dokter spesialisnya masing-masing. Itu yang harus dikejar. Jadi enggak mungkin kalau kita mau bilang rumah sakit yang lengkap tapi dokter spesialisnya nggak ada,” ucapnya.

“Jadi tugasnya sama-sama adalah kita mesti mempercepat Penambahan dokter spesialis ini. Caranya gimana? Caranya waktu itu dipikirkan Kementerian Pertahanan akan diatur kerja sama dengan salah satu FK supaya dapet jatah khusus atau kelas khusus penambahan untuk percepatan dokter spesialis,” tambahnya

Menurut Budi, kini pihaknya tengah menyusun kerja sama baru dengan beberapa perguruan tinggi untuk mempercepat penambahan dokter spesialis.

“Nah sekarang kita sedang. Kita sedang susun dengan beberapa perguruan tinggi yang kira-kira mau. Yang dulu setahu saya itu jamannya Pak Andika dengan Unair itu udah,” ujarnya.