Menhan Sjafrie: Prabowo Minta TNI Pensiun Dini Sebelum Duduki Jabatan Sipil

Menhan Sjafrie melantik sejumlah stafsus hingga asisten khsusus di Kemhan, Jakpus, Selasa (11/2/2025). Foto: Dok. Kemhan RI

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar RUU TNI mengakomodir aturan agar TNI aktif yang menempati jabatan sipil harus pensiun dini.

"Untuk revisinya ini, Presiden Republik Indonesia selaku panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan, untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, dan kita sebut pensiun dini," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

Setelah pensiun, baru eks anggota TNI bisa menerima surat perintah penempatan di kementerian atau lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat serah terima kendaraan maung di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/3/2025). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Aturan Pensiun Dini Berlaku Khusus

Hanya saja, aturan pensiun ini hanya berlaku jika prajurit TNI tersebut menempati jabatan di kementerian dan lembaga di luar 15 kementerian dan lembaga yang di atur dalam udang-undang.

Pemerintah mengusulkan untuk memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati TNI aktif tanpa mengundurkan diri.

Dari yang semula hanya ada 10 jabatan menjadi 15 jabatan dalam usulan RUU TNI.

"Ada 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku," kata Sjafrie.

Presiden Prabowo Subianto meninjau Pasukan TNI yang akan diikutsertakan dalam Parade Hari Republik India, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (15/12/2024). Foto: Dok Setkab RI

Berikut 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus pensiun: