Menhan Sjafrie Temui Dasco, Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan Negara

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan alasannya menemui Wakil Ketua DPR Dasco. Sjafrie mengusulkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie mengatakan, tersebut perlu disempurnakan.
“Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
“Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” lanjutnya.
Sjafrie menjelaskan, terdapat sejumlah perkembangan di bidang pertahanan yang belum diatur dalam UU Pertahanan saat ini. Karena itu, ia datang menemui Dasco untuk menyampaikan rencana penyempurnaan regulasi tersebut.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” katanya.
Setelah bertemu Dasco, Sjafrie juga berkonsultasi dengan Utut selaku Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas langkah awal penyusunan revisi UU Pertahanan Negara.
Sjafrie mengatakan, pemerintah dan Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas materi revisi undang-undang tersebut. Ia menargetkan formulasi revisi dapat disiapkan pada akhir tahun ini sehingga proses revisi bisa dilakukan pada 2027.
“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” tuturnya.
Salah satu materi yang menjadi perhatian Sjafrie dalam rencana revisi tersebut adalah pencantuman strategi pertahanan Indonesia secara eksplisit dalam undang-undang.
Ia menyebut, UU Pertahanan yang berlaku saat ini belum secara tertulis memuat strategi pertahanan negara. Padahal, menurutnya, Indonesia saat ini menerapkan strategi pertahanan defensif aktif.
“Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,” kata Sjafrie.
“Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut,” sambung dia.
Disesuaikan dengan Situasi Kekinian
Sementara itu, Utut mengatakan revisi UU Pertahanan Negara merupakan gagasan besar untuk membuat sistem pertahanan Indonesia lebih sigap menghadapi perkembangan situasi saat ini.
“Kami diantar oleh Pak Sufmi Dasco. Jadi atas seizin beliau, saya menerima Pak Menhan. Poin besarnya adalah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa kekinian. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif,” ujar Utut.
Utut juga menegaskan konsep pertahanan yang dibicarakan dalam rencana revisi tersebut bukan untuk membangun kekuatan yang bersifat ofensif atau menyerang negara lain.
“Saya sendiri akhir-akhir ini, Pak Menhan, banyak teman-teman dari kedutaan asing nanya, menanyakan ini. Jadi kita sampaikan kita lebih untuk menjaga diri. Nah, ini yang nanti kita lihat bagaimana konsep perbaikannya,” ujar Utut.
“Jadi ini diskusi awal, Pak Menhan tentu akan menurunkan tim ahlinya, kami di Komisi I juga akan menurunkan tim ahli,” pungkas Utut.
