Menhan Usul Industri Pertahanan Ada di Bawah Kendali Kementerian Pertahanan

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), M. Herindra menyerahkan alpalhankam produksi PT Pindad kepada Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto yang laksanakan di Monas, Rabu (2/10/2024). Foto: Dok. Istimewa

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar semua industri pertahanan di Indonesia berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Ia menyampaikan usulan ini kepada Komisi I DPR RI saat rapat di gedung Parlemen, Jakarta Pusat pada Rabu (30/4). Sjafrie menyebut industri pertahanan tidak mencari untung.

“Terus terang industri pertahanan itu bukan industri yang profitable, enggak ada industri pertahanan yang nyari untung. Karena apa? Pasarnya itu adalah si tentara. Jadi tidak free market. Kita tidak bisa mencari alutsista di supermarket. Jadi ini sangat terukur,” ujar dia.

"Oleh karena itu saya selaku pembina teknis industri pertahanan telah mengusulkan agar supaya seluruh industri pertahanan itu di bawah kendali kementerian pertahanan supaya saya bisa lihat,” sambungnya.

Menhan Prabowo Subianto saat meresmikan peluncuran Kapal Cepat Rudal buatan PT. PAL Indonesia (Persero). Foto: Biro Humas Setjen Kemhan

Menurut Sjafrie, bila industri pertahanan bukan berada di bawah kendali Kemhan, maka akan ada ketidakcocokan.

“Jangan korporasinya di kementerian lain tapi teknisnya di kementerian saya, nanti tidak cocok, tidak pas gitu,” ujarnya.

“Itu lah makanya kami dengan adanya Danantara, Danantara itu sudah menarik semua BUMN termasuk industri pertahanan, di industri pertahanan yang kita bangun ini yang khusus men-supply kebutuhan TNI ini sedang kita bangun,” ujar dia.

Pekerja melakukan perawatan pesawat NC 212i milik TNI AU yang telah selesai diproduksi di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, (PT DI) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Ia pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk membangun industri pertahanan.

“Nanti mungkin kalau saya tidak salah Pak Prabowo sudah menggelontorkan Rp 6 triliun untuk membangun industri pertahanan di eranya beliau dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan,” tandasnya.

Saat ini, ada sejumlah BUMN yang membidangi pertahanan. Misalnya, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia. Mereka memiliki spesifikasi produksi yang juga berbeda.