Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.100.2
13 Ramadhan 1446 HKamis, 13 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Menhub soal Rencana WFA ASN untuk Mudik: Sudah Disampaikan ke Kemenpan RB
3 Maret 2025 18:14 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan rencana kebijakan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) sudah dibicarakan dengan Kementerian PANRB. Ia mengatakan dalam waktu dekat kebijakan itu akan dikeluarkan.
ADVERTISEMENT
"Jadi kami sudah menyampaikan kepada kementerian di antaranya Kementerian PANRB, kemudian juga Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenagakerja," ujar Dudy kepada wartawan, Senin (3/3).
WFA sebelumnya diusulkan Menhub saat rapat dengan Komisi V DPR. Dudy mengusulkan WFA dimulai pada 24 Maret 2025 karena pada akhir Maret terdapat sejumlah hari besar nasional, di antaranya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Idul Fitri pada 30 Maret 2025.
"Kementerian PANRB, alhamdulilah kami juga mendapatkan support, mungkin nanti juga dalam waktu dekat akan dibuatkan surat khusus, kemudian kementerian BUMN juga sudah akan menerapkan hal yang sama," tambahnya.
Diharapkan dengan kebijakan tersebut maka ASN bisa mengatur waktu mudiknya sehingga tidak bersamaan. Sebab pemudik paling banyak ialah ASN.
ADVERTISEMENT
"Harapannya adalah apabila WFA diterapkan maka persebaran dari distribusi para pemudik itu akan lebih banyak, sebagaimana yang disampaikan oleh gubernur, sehingga pengaturannya menjadi lebih baik," ujarnya.
Jakarta Akan Terapkan
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan instansinya baru akan menerapkan WFA jika sudah ada keputusan dari pemerintah pusat.
"Jadi saya akan menindaklanjuti setelah Pemerintah Pusat sudah memutuskan bahwa tanggal 24 dimulainya work from anywhere, maka pemerintah Jakarta juga pasti akan berkoordinasi dengan swasta untuk menerapkan hal yang sama," ujar Pramono.