Menhub: Upacara 17 Agustus Akan Digelar di IKN, Persiapan Sudah Selesai
·waktu baca 2 menit
PerbesarIbu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur tengah disiapkan untuk lokasi upacara HUT ke-79 RI. Pembangunan di IKN belum 100% rampung, meski begitu lokasi tersebut diyakini sudah bisa untuk menggelar upacara.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Ia yakin upacara HUT ke-79 RI akan digelar di IKN karena persiapannya sudah rampung.
"Menurut saya akan dilaksanakan. Lapangan upacara sudah selesai, bangunan-bangunan lain sudah ya 50%-70% sudah ada," kata Budi Karya dalam talkshow Info A1 kumparan yang tayang pada Sabtu (8/6).
Selain itu Budi Karya menuturkan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono juga sudah datang ke IKN untuk meninjau langsung kesiapan upacara.
"Pak Heru (Kasetpres) sudah ke sana kemarin untuk merencanakan itu semuanya. Ya, kita berdoalah sama-sama karena ini kan satu milestone kebanggaan. Bahwa dulu terganggu COVID, dan sebagainya, Pak basuki sangat baik untuk melaksanakan ini," jelas Budi Karya.
Lebih lanjut Budi Karya mengatakan pelaksanaan upacara HUT RI di IKN akan dilakukan secara terbatas. Berbeda dengan saat dilaksanakan di Jakarta.
"Kalau di Jakarta memang unlimited karena memang wilayahnya besar persiapannya juga besar, ya, kalau yang di sini (Jakarta) bisa sampai 5.000 orang. Kalau di IKN saya perkirakan paling 2.000 orang yang ikut upacara," tutur Budi Karya.
"Kan 2.000 itu ada peserta upacara dan juga mereka yang diundang," tambahnya.
Jokowi Akan Hadir
Budi memastikan Presiden Jokowi akan hadir dalam uapcara HUT RI di IKN. Selain itu para menteri dan tamu negara lainnya juga turut hadir.
"Pak presiden pasti dong, wapres pasti. Biasanya yang di panggung itu presiden, wakil presiden, terus diikuti dengan kepala lembaga negara tertentu MA, MPR DPR, DPD, KY dan sebagainya. Terus di situ ada mantan-mantan presiden dan wakil presiden," kata Budi Karya.
"Lalu para menteri, dubes, para menteri kan di antaranya Pak Prabowo, saya ga tau nanti perlakukannya khusus atau tidak biasanya memang untuk jabatan menteri itu berada berdampingan dengan presiden yaitu di situ ada Menhan, ada Panglima ada Kapolri terus ada Menteri Dalam Negeri, ada beberapa menteri lah memang biasanya di sini pun di atas," tambahnya.