Menhub Usul WFA Sejak Seminggu Sebelum Mudik Lebaran 2025

Suasana Gerbang Tol Cikampek Utama, Rabu (19/4). Foto: Kemenhub RI

Kementerian Perhubungan sudah mulai merancang skema penanganan mudik lebaran 2025. Salah satu yang diajukan di hadapan Komisi V DPR, yakni penerapan work from anywhere (WFA) sejak sepekan sebelum mudik lebaran.

"Kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dari tanggal 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Mungkin kementerian dan pihak lain bisa memberlakukan WFA. Jadi mereka bisa bekerja darimana saja," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dalam rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Libur lebaran 2025 memang cukup unik. Sebab, ada banyak libur di akhir Maret.

Berdasarkan SKB, ada libur Nyepi di 29 Maret 2025 dan Idul Fitri pada 31 Maret 2025. Ini belum termasuk cuti bersama yang juga sudah ditetapkan.

"Kami melihat bahwa tanggal 28-30 Maret sepertinya agak sedikit challenging [menantang] mengingat kita hanya punya tiga hari itu mengurai pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang," tutur dia.

"Itu sebabnya kami akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Termasuk Bapak Presiden. Mohon izin ini kami belum sampaikan ke Bapak Presiden," imbuh dia.

Dudy Purwagandhi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta pada Rabu (6/11). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Dudy berharap skema ini juga diikuti oleh perusahaan swasta lainnya. Bila ini bisa berjalan dengan baik, akan sangat membantu dalam mengurai potensi kemacetan pada puncak arus mudik.

"Dengan adanya momen dua hari besar yang berdekatan yang mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat yang cukup banyak maka direkomendasikan pemerintah dan swasta mulai menerapkan WFA mulai 24 Maret. Hal ini dapat membantu mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama hari raya Nyepi," kata dia.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Gedung DPR, Jakarta. Foto: Moh Fajri/kumparan

Terkait rencana ini, Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, usulan ini perlu disikapi serius. Dia ingin semua instansi terkait segera berkoordinasi untuk mematangkan konsep ini.

"Agar jauh-jauh hari tersampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa dari segera menyusun dan waktu serta rencana kapan mereka mudik dan balik sehingga tidak menumpuk dalam waktu yang sama. Libur panjang ini memungkinkan. Agar masyarakat dapat mengatur waktu lebih leluasa. Kami dukung Pak Menteri," ucap dia.