Menilik Motif Bisnis dan Hukum Dukungan Hary Tanoe ke Jokowi

Hary Tanoe, Ketua Umum DPP Partai Perindo. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Keputusan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengusung Joko Widodo sebagai capres di Pemilu 2019, menuai banyak spekulasi. Selain kepentingan politik, muncul anggapan ini hanya demi kepentingan bisnis dan hukum. Benarkah?

Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menilai anggapan dukungan itu terkait masalah hukum bisa jadi ada benarnya. Sebagaimana diketahui, Hary Tanoe saat ini berstatus tersangka atas dugaan SMS ancaman kepada jaksa Yulianto, yang sedang menangani kasus pajak Mobile8 yang diduga melibatkan Hary Tanoe.

Hary Tanoe mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan, namun putusan pengadilan pada Senin (17/7) lalu menolak gugatan itu dan menilai penetapan tersangka sah. Kasus ini akhirnya berlanjut. HT menilai ada unsur politik dalam kasusnya, yang lalu dibantah jaksa.

"Ada beberapa hipotesis. Pertama, dia mencari perlindungan politik ke Jokowi. Masalah hukum yang dihadapinya saat ini bisa berdampak cukup serius. Bukan saja pada masa depan karier politiknya, tapi sekaligus untuk keberlangsungan bisnisnya," ucap Sirojudin Abbas dalam pesan singkat, Kamis (3/8).

"Status tersangka dia berdampak pada penurunan kepercayaan investor dan pemegang saham di perusahaan-perusahaan yang dia pimpin," lanjut Sirojudin.

Soal bisnis, Hary Tanoesoedibjo adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup Bhakti Investama sejak tahun 1989 yang bergerak dalam bisnis manajemen investasi. Hary Tanoe juga memimpin perusahaan media, Media Nusantara Citra (MNC).

Majalah Forbes menempatkan Hary Tanoe sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan total nilai kekayaan sebesar US$ 1,1 miliar. Hary Tanoe bahkan menjadi cover Forbes tahun 2017.

Hary Tanoe jadi cover Forbes (Foto: Forbes)

Sirojudin melanjutkan, motif lain dukungan lain tentu soal posisi politik. Hary Tanoe yang selama ini mengambil posisi bersama koalisi Gerindra cs, dianggap mulai realistis untuk 2019 mendukung pencapresan Jokowi.

"Dia mulai merasa tidak aman berada di kubu Prabowo. Bisa jadi, dia pergi ke Jokowi karena Prabowo dirasa tak cukup kuat lagi. Atau tidak memiliki prospek positif untuk menang di 2019. Maka dia melompat sekarang agar tidak terlanjur terbawa karam," ucap Sirojudin.

"HT tentu tidak datang dengan tangan kosong. Sebagai pemilik kelompok media, dia bisa menggunakan itu bargain ke Jokowi," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Perindo, Yamin Tawary, menolak anggapan dukungan Perindo untuk Jokowi di Pilpres 2019 terkati motif bisnis dan hukum Hary Tanoe.

"Itu kan soal hukum serahkan ke hukum, ini politik. Jadi saya kira soal hukum kita enggak tahu mekanismenya seperti apa, tapi ini politik," ucap Yamin kepada kumparan.

Begitu juga soal perubahan sikap yang semula mendukung Prabowo, kini berbalik arah merapat ke koalisi Jokowi. Perindo punya keyakinan, kandidat yang diusung partainya akan menang.

"Enggak juga (dukung Prabowo), kita dekat dengan siapa saja. Hanya saja ada beberapa persamaan visi dengan Presiden," tegas Yamin.