Menjaga Netralitas PNS Kota Bandung di Tahun Politik

Workshop Penulisan dan Fotografi di Pemkot Bandung (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Pilkada serentak 2018 akan berlangsung pada 27 Juni mendatang. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Pilgub Jabar sendiri diramaikan oleh empat pasangan calon. Tidak kalah menariknya di ibu kota Jabar, ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung.

Ridwan Kamil mengundurkan diri sebagai wali kota Bandung untuk mengikuti Pilgub Jabar. Wakil Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Oded M. Yana juga ikut kontestasi politik dan maju sebagai calon Wali Kota Bandung.

Saat ini, posisi kepemimpinan dipegang oleh Pejabat Sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin. Pria berusia 55 tahun ini mulai bertugas sebagai Pjs sejak Februari 2018.

Solihin bercerita kepada kumparan bagaimana cara menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung pasca 'ditinggalkan' Emil dan Oded yang berpartisipasi sebagai peserta di Pilkada Serentak 2018. Ia menegaskan bahwa para ASN di Bandung diwajibkan untuk bersikap netral.

"Tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan. Keberpihakan boleh nanti disampaikan di bilik suara saja. Atau dalam hati saja, tidak perlu diucapkan, tidak perlu diekspresikan, tidak harus dilakukan dalam bentuk kegiatan," jelas Solihin saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa pekan lalu.

Ia yakin ASN Kota Bandung udah cerdas dan inovatif dalam memilih pemimpin Jawa Barat dan Bandung tanpa harus memberikan dukungan secara langsung dan berpihak kepada salah satu calon.

Berbagai upaya sosialisasi juga sudah dilakukan Solihin dan jajarannya, dibantu oleh KPU Kota Bandung. Mereka bekerja sama tiap ingin melakukan sosialisasi di kecamatan dan kelurahan.

"Kita mendukung dengan melibatkan aparat kewilayahan untuk mendukung kegiatan ini. Kita harus bersinergi dengan KPU karena ini peran KPU untuk memimpin calon pimpinan berpengaruh kepada kami semua yang bekerja di pemerintahan," lanjut dia.

Workshop Menulis dan Fotografi Pemkot Bandung. (Foto: Eka Yulistianto Prakoso/kumparan)

Sedangkan sanksi diberlakukan apabila terdapat ASN yang melakukan pelanggaran. Sanksinya bisa dalam bentuk ringan hingga hukuman disiplin berat.

"Tapi rata-rata kalau saya menerima laporan menunjukkan (ASN) memilih pimpinan Kota Bandung dan Jawa Barat sesuai dengan hati nurani mereka. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT," ujar Solihin.

Solihin berharap ke depannya Bandung dan Jawa Barat bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik, menjalankan amanat, serta memberikan pelayanan dan kinerja baik untuk seluruh masyarakat Kota Bandung. Ia pun percaya masyarakat Kota Bandung juga sudah berpikir cerdas dan matang-matang untuk memilih pemimpin wilayahnya.

"Memilih calon pimpinan itu sama kayak memilih calon pasangan, harus melibatkan yang menciptakan calon pimpinan dan pasangan kita. Insyaallah kita akan peroleh pimpinan terbaik manakala kita melibatkan Allah SWT," tutupnya.

Pilwalkot Bandung 2018 sendiri diikuti oleh tiga paslon dengan daftar pemilih sementara (DPS) berkisar 1,6 juta orang. Para pemilih ini tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan dan akan memilih di 4.412 TPS.

Pasangan nomor urut pertama adalah Nurul Arifin-Chairul Yaqin Hidayat, yang mengusung jargon "Bandung Geulis, Bandung Harmonis". Pasangan ini didukung oleh Partai Golkar, PAN, PKB, dan Demokrat.

Sedangkan pasangan calon nomor dua yaitu Yossi Irianto dan Aries Supriatna. Pasangan yang didukung PDIP, NasDem, PPP dan Hanura ini membawa semangat "Bandung Juara, Bandung Bermartabat".

Terakhir ada pasangan Oded M. Danian dan Yana Mulyana sebagai paslon nomor urut tiga. Oded yang merupakan petahan bersama Yana didukung oleh PKS dan Gerindra ini memiliki visi yaitu menjadikan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis".