Menjaga Potensi Laut di Raja Ampat, ICCTF Bangun Kesadaran Ekologi dan Ekonomi

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti. Foto: Nadia Riso/kumparan

Menjaga biota laut merupakan salah satu program yang menjadi fokus pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia Climate Change Fund Trust (ICCFT) dalam acara 'Workshop Diseminasi Program dan Exit Strategy Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) World Bank' di Sorong, Papua Barat, ICCFT memaparkan capaian yang pihaknya buat selama 2 tahun di Papua Barat, khususnya di Raja Ampat.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti, mengatakan pelaksanaan pengelolaan laut dan pesisir masuk dalam frame Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah menargetkan 26,9 juta hektar kawasan konservasi laut dan pesisir, 102 zonasi ruang laut dan pesisir, dan 98% kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan selama 5 tahun ke depan.

"Ini tidak hanya angka. Pada saat kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, meski kecil di lapangan, untuk mengimplementasikan apa yang menjadi target. Jadi ini tujuan kita melakukan beberapa kegiatan terkait 3 target itu, dan Raja Ampat merupakan coremap yang di-support World Bank," kata Yanti, Rabu (24/8).

Di Papua Barat, ICCFT melakukan berbagai kegiatan yang dimulai pada Agustus 2020 lalu. Ada 5 paket kegiatan dilakukan di Papua Barat khususnya Raja Ampat, yaitu restorasi atau rehabilitasi ekosistem pesisir, perlindungan jenis ikan dan mamalia laut, pembangunan infrastruktur ekowisata hingga akses pengelolaan kepada masyarakat hukum adat.

"Semuanya ini menjadi penting pada saat ini adalah bagaimana kita supaya masyarakat di kawasan konservasi itu bisa juga menikmati hasil pembangunan, terutama dari sisi ekonominya," ujarnya.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti. Foto: Nadia Riso/kumparan

Selain kegiatan tersebut, ICCFT juga melakukan sejumlah dukungan seperti penguatan kelembagaan, dukungan peralatan penunjang, dan pengawasan dalam pemanfaatan laut sebagai tempat wisata sekaligus konservasi.

"Prinsipnya agar bermanfaat secara ekonomi dan secara lingkungan tetap berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan dan tempat biota laut," tegasnya.

Setelah berjalan sejak Agustus 2020, program-program tersebut akan ditutup pada Maret tahun ini. Meski demikian, Yanti berharap agar apa yang sudah dilakukan dan diberikan kepada masyarakat lokal terus berjalan dan diawasi sehingga berkesinambungan di tahun-tahun yang akan datang.

"Dukungan pemangku kepentingan untuk menjamin proses transfer aset berjalan dengan baik. Jadi pemda menerima aset dengan happy dan kita sudah rencanakan apa yang harus dilakukan pemda supaya ini tetap bisa berjalan. Dilakukan transfer knowledge untuk mengoperasikan dan memeliharanya," jelasnya.

"Ini pesan untuk memperkuat SDM pengelolaan untuk bisa mengoptimalkan yang sudah kita bangun. Diharapkan dengan komitmen dari semua pemangku kepentingan dan kelompok untuk memelihara dan menjaga dan juga pendampingan terus dilakukan untuk program yang sudah kita laksanakan," pungkasnya.