Menkes Bentuk Survei Sebelum Tentukan Kelulusan PPDS: Buat Kontrol 'Red Flag'

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Program pendidikan dokter spesialis (PPDS) belakangan menuai sorotan masyarakat. Pemicunya, banyak terjadi kasus kekerasan seksual hingga perundungan yang berujung kematian.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dokter spesialis ini kerap kesulitan lulus karena penilaian dari seniornya yang tidak objektif.

“Dulu lulus gak lulus susah kalau dokter spesialis, gak lulus kenapa? ‘Saya enggak suka’. Nanti nggak, kita lihat, melakukan operasi usus buntu, bener enggak operasinya, berhasil atau enggak? Kalau dia dari 10 berhasil 10, kalau dia enggak lulus itu akan kelihatan karena semuanya by sistem dan dijaga 2 orang,” ujar Budi di rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4).

Petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) bersiap merawat pasien di rumah sakit darurat penyakit virus corona (COVID-19), di Jakarta, Indonesia, 17 Juni 2021. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Agar lebih objektif, Budi mengatakan akan menerapkan penilaian berdasarkan praktik yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Ia memberikan contoh senioritas PPDS yang kadang membuat lama dan sulit peserta PPDS itu lulus.

“Kenapa bullying terjadi? Karena senior yang menentukan, yang ngajar sekarang di PPD sekarang, bukan gurunya, gurunya sibuk,” ungkap Budi.

Nantinya, peserta PPDS sebelum lulus akan diberikan semacam survei tentang perilaku peserta selama pendidikan. Budi mencontohkan, peserta PPDS akan mengisi survei terhadap perilaku seniornya.

“Kalau seniornya mau lulus itu ada feedback dari bawahannya, dari juniornya dan ini dibikin anonymous, kita bisa tahu kalau ada red flag, ‘oh seniornya bisa seksual’ itu kan terkenal sekali kan,” tuturnya.

Budi mengatakan, sistem seperti ini sudah ditetapkan di luar negeri. Di Indonesia baru akan dipraktikkan imbas maraknya kasus yang menyangkut dokter PPDS.

“Sekarang dengan demikian sekarang ada kontrol, semua metode-metode ini merupakan standar yang dilakukan di luar negeri sistemnya ada yang kita tiru,” kata Budi.