Menkes: Capaian Booster Baru 25%, Padahal Antibodi Bisa Naik Berkali Lipat

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin gelar konferensi pers dan pemberian arahan mengenai hasil Sero Survei Nasional dan Percepatan Vaksinasi bagi Lansia kepada Gubernur seluruh Indonesia di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin gelar konferensi pers dan pemberian arahan mengenai hasil Sero Survei Nasional dan Percepatan Vaksinasi bagi Lansia kepada Gubernur seluruh Indonesia di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Kesehatan (Menks) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan Presiden Jokowi untuk mendorong peningkatan vaksinasi booster. Sampai saat ini dilaporkan bahwa booster di Indonesia baru mencapai 25 persen.

Budi mengatakan, padahal secara klinis terbukti bahwa booster mampu memperkuat antibodi berkali lipat dan melindungi masyarakat dari penularan COVID-19.

“Dari data sero survei ini bulan Maret kita lihat survei kadar antibodi rata-rata sebelum booster itu kadar antibodi ordernya sekitar 400 an liter, tapi begitu di-booster bisa naik menjadi 5.000 sampai 6.000 kadar antibodi,” jelasnya usai rapat terbatas di Istana, Selasa (31/5).

Budi menambahkan, mempercepat vaksinasi termasuk booster juga bertujuan agar segera menghabiskan stok vaksin yang masih menumpuk di beberapa daerah-daerah. Dikhawatirkan apabila tidak segera dipakai, maka vaksin yang tersisa dan masih layak dipakai akan segera kedaluwarsa.

“Oleh karena itu, arahan bapak presiden juga sekaligus untuk mempercepat stok vaksin yang banyak di daerah-daerah sekarang itu segera menerapkan booster,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyampaikan terkait langkah pemerintah yang akan memusnahkan vaksin kedaluwarsa.

Jokowi meminta agar pemusnahan vaksin dilakukan sesuai aturan berlaku dan transparan.

“Arahan bapak presiden agar pengusahaan itu dilakukan dengan sesuai aturan yang berlaku dan didampingi dengan BPKP Jaksa Agung dan aparat-aparat penegak hukum lainnya, sehingga dibuat menjadi lebih transparan dan terbuka, dan prosedurnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Menkes Budi.

Sampai April 2022, ada 474 juta dosis vaksin di tanah air. Dari 474 juta dosis vaksin tersebut, sekitar 130 juta adalah vaksin hibah atau donasi, sedangkan yang dibeli pemerintah sebanyak 344 juta vaksin.

“Tetapi sejak April sampai akhir tahun akan ada lagi kedatangan vaksin yaitu sekitar 74 juta lagi dari 74 juta itu sekitar 15 juta adalah sisa kontrak di awal tahun 2021, yang akan terkirim di sesudah bulan Juni sampai akhir tahun,” tutur Budi.

“Sisanya itu sekitar 71 kurang 15, ya sisanya sekitar mungkin 50 juta an lebih itu adalah hibah jadi kita bisa lihat bahwa akan lebih banyak lagi vaksin hibah yang akan datang. Vaksin-vaksin hibah ini memang diberikan oleh negara-negara maju karena mereka kelebihan stock vaksinnya di sana, dan dekat expire date-nya” tandasnya.