Menkes Gandeng Menag Sosialisasi Vaksin Difteri ke Masyarakat
PerbesarPresiden Joko Widodo sempat menggelar rapat terbatas soal Kejadian Luar Biasa (KLB) tentang penyakit Difteri. Dalam pembahasan itu, dijelaskan pula sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksin.
Mereka yang menolak, beralasan masih meragukan kehalalan vaksin tersebut. Mengatasi masalah itu, Kementerian Kesehatan menggandeng Kementerian Agama untuk ikut mensosialisasikan vaksin Difteri.
"Tadi tentu ada Kemenag, saya minta tolong tidak ada penolakan, jadi kalau sudah ada memang wabah, KLB seperti ini, mau enggak mau kita harus lakukan. Jadi tidak boleh ditolak," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Rabu (27/12).
Penyakit yang menyerang saluran pernafasan ini, biasanya ditandai demam disertai adanya pseudomembran (selaput tipis) putih keabu-abuan pada tenggorokan (laring, faring, tonsil), yang tak mudah lepas dan mudah berdarah. Difteri juga ikut berperan besar dalam menyumbang angka kematian pada bayi di Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Pos Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Emergency Operating Center (PHEOC), telah dipaparkan Mapping KLB (Kejadian Luar Biasa) Difteri sampai dengan minggu ke-44 di bulan November 2017. Dari data tersebut, ditemukan sejumlah kasus difteri di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
"Sesuatu yang harus, saya kira kita harus lakukan (vaksin), jadi artinya, sekarang kalaupun ini mematikan atau akan menjadikan wabah, apa kita bilang tetap enggak mau? Saya kira enggak boleh. Itu harus kita lakukan. Kalau saya sendiri yang kena, ya oke. tapi kalau kalian kena gimana? Merugikan orang jangan ya," tutup Nila.
Perbesar