Menkes Ingatkan KKI Utamakan Kepentingan Warga Dibanding Organisasi Profesi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menkes Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menkes Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menitipkan pesan khusus kepada Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), drg. Arianti Anaya. Yakni fokus mereka harus meningkatkan kualitas dokter, bukan berdebat hal-hal viral.

Budi menegaskan bahwa KKI adalah lembaga independen yang bertanggung jawab memastikan mutu 2,15 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.

“Pesan saya, jangan lupa ya, tanggung jawab Konsil Kesehatan Indonesia adalah bagi 280 juta masyarakat Indonesia. Untuk itu, nanti Ibu mesti menyeimbangkan. Ibu play a very significant role,” ujarnya saat membuka acara The 1st National Forum of The Indonesian Health Council di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Selasa (25/11). Acara ini dihadiri anggota KKI dan Wamendiktisaintek Fauzan.

Menkes menekankan, mandat KKI bukan untuk memenuhi kepentingan 276 ribu dokter atau 1,8 juta tenaga kesehatan, tetapi untuk masyarakat luas. Tak lagi terjebak dengan kepentingan organisasi profesi ataupun pemerintah saja.

Ia juga mengingatkan bahwa di dalam KKI terdapat tiga unsur (Kolegium, Majelis Disiplin Profesi, dan Konsil) yang harus bekerja baik untuk menjaga mutu melalui SKP serta mekanisme disiplin bagi yang melanggar.

“Dokter sudah harus ditingkatkan terus kompetensinya, itu sebabnya SKP juga ada di KKI. Dan kalau ada yang melanggar, harus dihukum, tempatnya di MDP. Itu normal. Ketiga institusi ini harus bagus,” tegas Budi.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) drg. Arianti Anaya di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Selasa (25/11/2025).  Foto: Amira Nada Fauziyyah/kumparan

Namun dalam setiap dinamika, Ketua KKI harus menjaga keseimbangan banyak kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Sebelumnya sempat ada ribut-ribut antara kolegium dengan Kemenkes terkait mutasi dokter.

“Pemerintah punya kepentingan sendiri, profesinya punya kepentingan sendiri, rumah sakitnya punya kepentingan sendiri, pabrik obatnya punya kepentingan sendiri,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pedoman yang harus digunakan KKI: keputusan mana yang benar-benar terbaik untuk masyarakat.

“Aku titip Bu, at the end of the day, keputusan yang Ibu ambil harus mengutamakan kepentingan masyarakat,” kata Budi.

Ia kembali mengingatkan, “Begitu ada perdebatan, begitu ada argumentasi, begitu masuk ke sosial media, begitu itu ramai, Ibu lihat yang terbaik, bagus buat masyarakat yang mana,” pungkasnya.