Menkes: Kekurangan Dokter OBGYN & Spesialis Anestesi Masif Terjadi di Luar Jawa

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut jumlah dokter spesialis terutama Spesialis Obsterti dan Ginekologi (OBGYN) di luar Pulau Jawa masih begitu minim. Hal itu mengakibatkan maraknya kasus kematian ibu dan bayi ketika hendak melahirkan.

"Jadi memang kekurangan dokter spesialis, dalam hal ini OBGYN dan anestesi, itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan, kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa," kata dia di Kantor Kementerian Kesehatan pada Kamis (27/11).

Kini, Budi mengatakan pihaknya sudah membangun sistem pendidikan hospital based untuk merekrut para dokter spesialis dari berbagai daerah. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden, Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan 500 rumah sakit pendidikan untuk mencetak para dokter spesialis.

"Agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis, di daerah asal mereka berada. Itu yang penting menurut saya dan itu harus diakselerasi," ujar dia.

Di lokasi yang sama, Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, menyebut baru ada 68 dokter spesialis OBGYN di Papua. Dari angka itu, baru sekitar 50 persennya saja yang berstatus sebagai pegawai tetap di rumah sakit.

"Bahwa rasio sekarang sudah ada 68 OBGYN di Papua. Rasio kalau kita lihat jumlah penduduknya 5,8 juta. Rata-rata sekarang 0,012 per 1.000 penduduk," ujar dia.

"Seharusnya idealnya itu adalah 0,024. Kalau 0,024, kita butuhnya 144 dokter. Tahu 68 dokter? Yang PNS hanya 50 persen. Yang lainnya kontrak gitu. Kalau kontrak bisa balik lagi (keluar dari Papua)" lanjut dia.