Menkes Minta Pendampingan KPK: Kemenkes Tengah Jalankan Proyek-Proyek Besar

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3). Ia meminta KPK mengawasi sejumlah proyek besar yang saat ini tengah digarap Kemenkes.

"Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingi, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," kata Budi kepada wartawan.

Budi memaparkan, sejumlah proyek tersebut, di antaranya program cek kesehatan gratis, akselerasi TBC, hingga pembangunan rumah sakit yang nilainya sekitar Rp 10 triliun.

"Kita ada juga program pinjaman dari Bank Dunia untuk melengkapi seluruh infrastruktur kesehatan, 10.000 puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, juga 514 RSUD seluruh kabupaten, kota. Kita akan upgrade alat kesehatannya. Itu besarnya juga mendekati Rp 60 triliun," tambah dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Karena besarnya anggaran yang diberikan tersebut, Budi menilai perlu ada pengawasan yang diberikan KPK terhadap pihaknya. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi memang Bapak Presiden kan selalu bilang kita harus bekerjanya untuk rakyat dan enggak boleh ada apa, jangan sampai merugikan negara, merugikan masyarakat. Jadi kita mau mengantisipasi karena Kementerian Kesehatan itu mendapat cukup besar dana-dana tambahannya," tutur dia.

Sementara itu, Sekjen KPK Cahya Harefa, mengatakan pihaknya akan mengawal proyek tersebut. KPK juga akan melakukan kajian bersama dengan pihak Kemenkes.

"Kami akan kawal terus 3 program yang berkaitan dengan Asta Cita, kami akan bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Kesehatan," ujar Cahya.