Menkes: Total Klaim BPJS Terkait Penyakit Pernapasan di 2022 Capai Rp 10 Triliun

Menkes Budi Gunadi Sadikin sampaikan keterangan pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/1/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengatasi atau meminimalisasi dampak polusi udara. Menurutnya, permasalahan polusi bukan hanya di hilir.

"Cuma buat kita di sisi kesehatan kita bergeraknya di sisi hilir bukan di hulu. Kita menangani akibatnya, bukan menangani sebabnya. Jadi posisi saya adalah meng-encourage sektor hulu yaitu ada sektor energi, transportasi, lingkungan hidup, supaya bisa memperketat emisi partikel-partikel," kata Budi kepada wartawan usai menghadiri ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).

Mengurangi emisi diyakini bisa mengurangi polusi secara signifikan. Sebab, kata Menkes, belakangan kasus penyakit saluran pernapasan di Jakarta meningkat. Salah satunya karena polusi udara.

"Sehingga kita yang di hilir itu tekanannya berkurang. Karena buat info teman-teman, penyakit pernapasan atau respiratory disease, yang saya sampaikan tahun lalu (2022) total klaimnya di BPJS Rp 10 T (triliun)," kata dia.

"Jadi pasti tahun ini kalau lebih banyak yang kena itu akan naik," sambung Menkes.

Di 2022, COVID-19 masih menjadi penyakit menular yang pembiayaan perawatan di rumah sakitnya ditanggung BPJS. Namun per 31 Agustus itu sudah tak berlaku karena Covid bukan lagi berstatus pandemi melainkan endemi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga mengungkap kasus penyakit pernapasan di Jakarta meningkat belakangan ini. Perbandingannya 50 ribuan kasus saat pandemi COVID-19 dan 200 ribuan kasus saat ini.

"Memang polusi udara menyebabkan penyakit pernapasan, ya, atau respiratory. Itu ada lima jenis, ada yang mulai paling berat kanker paru, TBC, paru obstruksi kronis, asma, pneumonia," kata Budi.