Menko PM Bahas DTSEN-Target Pengentasan Kemiskinan: Agar Bantuan Tepat Sasaran

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ ANTARA FOTO

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang membahas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga target pengentasan kemiskinan nasional.

Rapat ini dihadiri oleh 17 Menteri dan Kepala Badan dengan total 42 Kementerian dan Lembaga hadir di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta pada Kamis (14/3).

“Bersama-sama bergabung dalam satu rapat kerja untuk persiapan penanggulangan kemiskinan dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Rapat ini menindaklanjuti instruksi presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 0% di paling lama 2026,” ujar Menko PM, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai rapat.

“Yang kedua, kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta, 24,8 juta itu sejumlah 8,7% dari jumlah penduduk kita itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5%. Syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah persentase kemiskinan kita,” sambungnya.

Cak Imin menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini digelar agar kementerian/lembaga terkait pengentasan kemiskinan bisa bersinergi mencapai target tersebut.

“Kami juga rapat panjang tadi termasuk yang paling penting DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kita gunakan sekaligus kita jaga validasinya terus-menerus agar seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran,” tutur Cak Imin.

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Bahas KTP Double dan Palsu

Rapat ini membahas berbagai program yang menjadi pilar pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah program rumah bersubsidi buatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa salah satu yang dibahas dari rapat ini adalah ketepatsasaran penerima bantuan pemerintah tersebut, salah satunya dengan mengawasi KTP double dan palsu.

“Tadi saya laporkan kepada Pak Menko, kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakkan hukum bagaimana kalau ada rumah subsidi itu ada yang double-double dapatnya. Menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak itu juga harus betul-betul dilakukan dan sudah mulai ada langkah-langkah,” ujarnya usai rapat.

Selain itu, langkah agar tak ada salah sasaran dalam pembagian bantuan pemerintah adalah dengan DTSEN yang dikeluarkan BPS. Data ini akan terus di-update selama tiga bulan.

“Jadi tidak boleh lagi menyalurkan di luar nama-nama yang dikeluarkan BPS supaya tidak ada alasan lagi tidak tepat sasaran dan BPS senang bertanggung jawab dengan datanya dan akan diupdate setiap tiga bulan,” ujarnya.

Rapat ini sendiri digelar selama kurang lebih 2 jam. Yang hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Mensos Saifullah Yusuf, Wamenkomdigi Nezar Patria, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani, Menko PMK Pratikno, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mentrans Iftitah Sulaiman, Menkraf Teuku Riefky Harsya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menaker Yassierli, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambuddy, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan lain sebagainya.Menko PM Gelar Rakor Bahas DTSEN-Target Pengentasan Kemiskinan